Badan Pusat Statistik (BPS) mengidentifikasi sebanyak 211 Rukun Warga (RW) di Jakarta masih masuk kategori kumuh berdasarkan pendataan terbaru hingga Mei 2026. Data ini menunjukkan penurunan jumlah kawasan kumuh yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi pada sembilan tahun sebelumnya.
Dilansir dari Megapolitan, data tersebut merupakan hasil finalisasi yang dilakukan sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Penurunan ini mencapai angka 52,58 persen dari total 445 RW kumuh yang tercatat pada tahun 2017.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa proses pendataan kali ini menggunakan metode yang lebih modern. Pihaknya mengombinasikan verifikasi langsung di lapangan dengan penggunaan teknologi citra satelit untuk meningkatkan akurasi data pemukiman.
ÔÇ£Dari hasil pendataan terakhir yang dilakukan tahun 2025 dan kemudian finalisasi angka di tahun 2026 maka yang teridentifikasi sebagai RW Kumuh adalah 211 RW Kumuh,ÔÇØ ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5/2026).
BPS menegaskan bahwa penggunaan teknologi terbaru sangat membantu dalam memetakan kondisi riil di Ibu Kota.
ÔÇ£Ini merupakan hasil kombinasi antara pendataan lapangan dengan hasil citra satelit,ÔÇØ lanjut Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
Penentuan status kekumuhan sebuah wilayah didasarkan pada 11 indikator penilaian yang komprehensif. Selain aspek fisik bangunan, variabel lain seperti sanitasi, ventilasi, kepadatan penduduk, hingga fasilitas penerangan jalan turut menjadi parameter utama dalam agregasi data dari tingkat RT ke RW.
ÔÇ£Jadi esensinya adalah kekumuhan dari suatu RT yang kemudian nanti kita agregasi menjadi RW kumuh, tidak hanya dilihat dari bentuk bangunan dan kepadatan bangunannya saja dan kelayakan bangunan, tetapi juga dilihat dari kondisi fasilitas lingkungan dan sanitasi,ÔÇØ ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
Menanggapi data tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian khusus pada wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kecamatan Tambora di Jakarta Barat disebut sebagai salah satu titik prioritas penanganan karena kepadatan penduduk yang sangat tinggi.
ÔÇ£Ada beberapa yang menjadi prioritas RW terutama di daerah-aerah yang padat penduduk, yang paling banyak adalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu yang akan mendapatkan perhatian,ÔÇØ ucap Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Pramono menambahkan bahwa dirinya telah meninjau langsung berbagai kelurahan untuk melihat kompleksitas masalah di lapangan secara objektif.
ÔÇ£Itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu,ÔÇØ kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Meskipun terdapat penurunan angka yang drastis dari 445 menjadi 211 RW, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeklaim masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Pramono menekankan bahwa penanganan wilayah kumuh adalah proses berkelanjutan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk.
ÔÇ£Jadi, ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen,ÔÇØ ungkap Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Gubernur juga mengapresiasi kerja keras berbagai pihak dalam menekan angka kekumuhan di tengah persoalan lapangan yang semakin berat.
ÔÇ£Saya tidak mau mengklaim bahwa itu semua adalah hasil dari apa yang kami lakukan, tetapi kalau melihat perkembangan jumlah penduduk bertambah, kemudian persoalan-persoalan lapangannya juga semakin kompleks, ada penurunan hampir 52 persen lebih menurut saya sudah hal yang luar biasa dan saya mensyukuri itu,ÔÇØ kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
