Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar memaparkan sejumlah potensi risiko persaingan produk obat lokal dan impor akibat perjanjian dagang resiprokal (ART) dengan Amerika Serikat dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR-RI di Jakarta pada Senin (20/4/2026).
Dilansir dari Nasional, implementasi kesepakatan tersebut diprediksi bakal memicu persaingan ketat di pasar domestik. Selain itu, muncul kekhawatiran terkait perbedaan persepsi standar operasional antara BPOM dan US FDA di mata masyarakat luas.
"Kami ingin menegaskan bahwa Badan POM dan US FDA memiliki standar yang sama. Kita sama-sama WLA, kita sama-sama Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme, namun dipersepsikan berbeda oleh masyarakat," ucap Taruna Ikrar, Kepala BPOM.
Pemerintah menyoroti risiko ketergantungan pada bahan baku impor serta potensi disparitas harga yang dapat memengaruhi aksesibilitas obat bagi warga. BPOM juga mencatat adanya ancaman terhadap daya saing promosi industri domestik dan pelaku UMKM nasional.
"Sebetulnya Badan POM lewat Agreement on Reciprocal Trade tetap mempunyai kewenangan penuh dalam hal memastikan keamanan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat," ucap Taruna Ikrar.
Penegasan tersebut berkaitan dengan status kedua lembaga yang telah memenuhi kualifikasi WHO Listed Authority (WLA). Guna memitigasi dampak negatif, BPOM berencana memperkuat regulasi dan pengawasan pasar setelah produk beredar di masyarakat.
"Perlu penguatan regulasi, evaluasi, dan pengawasan post market," ucap Taruna Ikrar.
Berdasarkan lembar fakta Gedung Putih tertanggal 19 Februari 2026, Indonesia berkomitmen mengatasi hambatan non-tarif, termasuk menerima standar FDA untuk sektor farmasi. Hal ini memicu BPOM mengeluarkan tujuh rekomendasi perlindungan, mulai dari strategi diplomasi hingga kewajiban izin edar bagi produk asal Amerika Serikat.
