Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, memaparkan strategi pemerintah untuk mencegah lonjakan harga obat di tengah eskalasi konflik antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel dalam rapat koordinasi di Jakarta pada Senin (20/4/2026).
Langkah ini diambil guna merespons potensi gangguan rantai pasok global yang dapat memicu keterbatasan ekspor serta pembengkakan biaya produksi farmasi. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Nasional, stabilitas sektor transportasi energi menjadi perhatian utama dalam menjaga keterjangkauan harga produk kesehatan.
"Tentu rekomendasi dan langkah mitigasi Badan POM telah dilakukan (untuk menekan kenaikan harga)," ucap Taruna Ikrar, Kepala BPOM RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR-RI.
Upaya mitigasi tersebut mencakup penerapan pengawasan berbasis teknologi serta optimalisasi kapasitas produksi di dalam negeri. BPOM juga memberikan pendampingan khusus bagi sektor industri farmasi guna menghadapi situasi darurat yang tidak terduga.
Selain itu, percepatan jalur impor dan penyesuaian harga khusus untuk bahan baku obat berbasis petrokimia menjadi prioritas kebijakan saat ini. Pemerintah berupaya memastikan bahwa ketersediaan stok di pasar tetap aman bagi masyarakat luas.
"Nah, harapan kami mudah-mudahan langkah cepat Badan POM ini bisa mengawal supaya tidak terjadi kelangkaan obat dan juga tidak terjadi peningkatan harga obat yang signifikan," tutur Taruna Ikrar.
Ketangguhan sistem pengawasan terus diperkuat sebagai bentuk resiliensi terhadap tantangan geopolitik yang semakin kompleks. Taruna menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menjaga stabilitas kesehatan nasional di tengah tekanan eksternal.
"Melalui kolaborasi strategi lintas sektoral untuk memitigasi risiko dan menjaga ketahanan kesehatan nasional," ucap Taruna Ikrar.
Dampak ekonomi dari konflik yang bermula sejak awal Maret 2026 ini juga disoroti oleh kalangan akademisi. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Anton Agus Setyawan, memberikan analisis terkait fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga energi.
Anton menjelaskan bahwa penutupan Selat Hormuz oleh Iran merupakan faktor krusial yang dapat mengganggu distribusi minyak dunia. Kondisi tersebut secara langsung akan memberikan tekanan pada beban biaya operasional berbagai sektor industri.
"Sekarang pun pelan-pelan harga minyak dunia mulai terkerek naik ya. Meskipun Iran mengantisipasi dengan memasukkan ekspor minyak mereka ke tanker," tutur Anton Agus Setyawan pada 3 Maret 2026.
Kenaikan harga minyak bumi dinilai akan memberikan dampak berantai yang negatif bagi perekonomian banyak negara. Indonesia dan kawasan Eropa diprediksi menjadi wilayah yang cukup terdampak oleh dinamika pasar energi global tersebut.
"Saya kira dampaknya akan negatif ke ekonomi global, tidak hanya di Indonesia saja, tapi banyak negara, terutama Eropa yang juga akan terdampak," papar Anton Agus Setyawan.
