Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menempuh langkah mitigasi strategis guna menghadapi fenomena El Nino yang menyertai datangnya musim kemarau 2026. Fokus utama upaya ini adalah mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan serta polusi udara di wilayah ibu kota.
Strategi tersebut dijalankan dengan mengaktifkan peralatan water mist milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta perangkat serupa yang terpasang di berbagai gedung tinggi. Pengoperasian teknologi ini bertujuan untuk menekan konsentrasi polusi udara yang kerap meningkat saat musim panas, sebagaimana dilansir dari Megapolitan.
BPBD DKI juga menjalin kerja sama intensif dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk merancang skema modifikasi cuaca. Langkah teknis ini dijadwalkan terlaksana selama periode kemarau, khususnya saat puncak El Nino yang diprediksi jatuh pada Agustus mendatang.
Rangkaian langkah antisipasi ini mencakup penyusunan Instruksi Gubernur sebagai landasan hukum bagi seluruh perangkat daerah dalam menangani potensi bencana hidrometeorologi kering. Aturan tersebut menjadi pedoman koordinasi lintas sektor selama musim kemarau berlangsung.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Air Bersih untuk menjamin pasokan kebutuhan dasar warga. Koordinasi dilakukan bersama PAM Jaya guna memastikan distribusi air bersih tetap berjalan lancar ke seluruh lapisan masyarakat di tengah ancaman kekeringan.
Guna memperkuat ketersediaan di lapangan, BPBD DKI telah menyiapkan armada mobil tangki air yang siaga dioperasikan sewaktu-waktu. Penyiapan logistik ini bertujuan memenuhi kebutuhan air masyarakat yang terdampak langsung oleh penurunan debit air selama El Nino.
Sekretaris Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, menjelaskan bahwa seluruh rencana kerja ini disusun berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG. Pihaknya juga telah melakukan rapat lintas sektor bersama pemerintah pusat, TNI-Polri, dan berbagai instansi terkait.
Marulitua memprediksi durasi El Nino pada tahun ini akan berlangsung lebih lama jika dibandingkan dengan fenomena serupa yang terjadi pada 2023. Perkiraan tersebut mendasari urgensi peningkatan kesiapsiagaan jajaran pemerintah sejak dini.
"Dampaknya ada tiga isu utama, yakni kekeringan, potensi kebakaran termasuk di kawasan perkotaan Jakarta, serta meningkatnya polusi udara," ujar Marulitua pada Jumat (24/4/2026).
Dorongan Koordinasi Terpadu dari Legislatif
Pentingnya keterpaduan langkah antar instansi mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, memberikan penekanan khusus pada efektivitas koordinasi antar dinas terkait dalam menghadapi dampak El Nino.
Ia mendorong agar setiap perangkat daerah tidak bergerak secara mandiri atau parsial dalam merespons situasi ini. Menurutnya, seluruh langkah antisipasi harus terintegrasi dengan baik agar risiko kerugian yang dirasakan masyarakat dapat diminimalisir.
"Harapannya semua dinas memiliki langkah antisipasi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat," kata Achmad Yani.
