Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melakukan langkah mitigasi terhadap ancaman krisis air bersih yang membayangi wilayah Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Jumat (24/4/2026). Upaya antisipasi ini merujuk pada pengalaman kekeringan ekstrem yang melanda sejumlah RT di kawasan tersebut pada periode sebelumnya.
Kondisi geografis Jakarta Selatan yang menjadi jalur aliran air dari hulu sering kali memicu pertanyaan publik mengenai penyebab munculnya titik kekeringan. Dilansir dari Megapolitan, fenomena ini terjadi akibat hilangnya ketersediaan sumber air baku di dalam tanah pada wilayah tertentu.
Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan, menjelaskan posisi strategis wilayah tersebut dalam sistem aliran air di Jakarta.
"Ini yang namanya Jaksel, pintu air dari hulu ke hilir. Jadi mungkin orang berpikir kok ternyata masih ada yang kekeringan ya di wilayah Jaksel," ujar Yohan.
Yohan menekankan bahwa ketersediaan air bersih di Kelurahan Cipedak sangat bergantung pada keberadaan cadangan air tanah alami yang kini kian menipis.
"Ketika sumber baku air tanahnya itu hilang, kekeringan, sehingga ini mengakibatkan kurang air bersih. Ini ada di Kelurahan Cipedak, Jagakarsa," kata Yohan.
Catatan BPBD DKI Jakarta menunjukkan bahwa dampak kekeringan paling signifikan dirasakan warga pada periode 2023 hingga 2024. Sejumlah wilayah yang terdampak meliputi RT 1, 13, dan 14 di lingkungan RW 1, serta kawasan Renek Agung di RW 8 yang mencakup RT 3, 4, dan 7.
"Kalau dilihat pada tahun 2023, ekstremnya di 2023 ya, kejadian trending 2023-2024. Tapi kita antisipasi di 2026, jangan sampai kejadiannya," ujar Yohan.
Analisis geologi menunjukkan bahwa lapisan tanah di Cipedak membuat cadangan air berada di bawah lapisan batuan yang sulit dijangkau. Penurunan permukaan air di bawah lapisan batuan tersebut mengakibatkan sumur warga mengering saat pasokan air berkurang di musim kemarau.
"Ketika airnya itu lebih rendah dari lapisan batuan itu tadi, otomatis akan susah untuk mendapatkan air bersih, apalagi saat kemarau ketika suplai airnya berkurang," jelas Yohan.
Sebagai langkah penanganan jangka pendek, BPBD DKI bekerja sama dengan PAM Jaya untuk mendistribusikan bantuan air melalui mobil tangki langsung ke pemukiman warga.
"Pada saat kejadian tersebut, kita suplai dengan mobil-mobil tanki yang ada dari PAM ke lokasi tersebut," kata Yohan.
Meski distribusi tangki terus dilakukan, BPBD mendorong implementasi solusi berkelanjutan melalui pengadaan infrastruktur penampungan air permanen di lokasi rawan.
"Harusnya ada tandon air, jadi warga tidak hanya bisa mengambil air saat mobil tangki datang. Tandon bisa dipakai untuk suplai air ke situ," ujar Yohan.
