Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tengah mematangkan penyusunan regulasi baru yang mengubah sifat kepesertaan menjadi tidak wajib melalui skema kontraktual menjelang implementasi tahun 2027. Dilansir dari Kompas, kebijakan ini didesain menyusul putusan Mahkamah Konstitusi terkait fleksibilitas iuran pekerja.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa pihaknya aktif melakukan koordinasi dengan berbagai organisasi pekerja guna menyosialisasikan perubahan tersebut. Komunikasi ini mencakup pertemuan dengan tiga konfederasi dan federasi serikat pekerja, termasuk pihak yang sebelumnya melayangkan gugatan hukum terhadap program Tapera.
Penyesuaian konsep tersebut disebut mendapatkan dukungan dari elemen buruh karena tidak lagi memberlakukan sistem simpanan wajib bagi seluruh pekerja. Kebijakan baru ini saat ini sedang dalam tahap penguatan naskah akademik melalui konsolidasi intensif dengan para pemangku kepentingan terkait.
"Dengan konsep baru yang tidak lagi wajib tapi berdasarkan kontraktual, serikat pekerja sudah mendukung," kata Heru, Kamis (16/04/2026).
Heru menegaskan komitmen lembaga untuk terus memperdalam kajian akademik agar payung hukum yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat. Langkah diseminasi kepada seluruh pemangku kepentingan dilakukan untuk memastikan efektivitas naskah tersebut sebelum melangkah ke tahap teknis berikutnya.
"Iya, kita support dari sisi naskah akademik, kemudian melakukan diseminasi dengan seluruh stakeholder untuk memperkuat kajian naskah akademiknya," ujar Heru.
Mengenai progres legislasi, dokumen pendukung rancangan undang-undang ini telah berada di tangan parlemen untuk proses pembahasan lebih lanjut. BP Tapera mengonfirmasi bahwa seluruh berkas administrasi telah diteruskan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
"Sudah diserahkan ke Baleg," kata Heru.
Dalam skema operasionalnya nanti, Tapera tetap akan menggandeng sektor perbankan sebagai mitra utama dalam pengelolaan dana peserta. BP Tapera berencana menerapkan standar seleksi yang ketat guna menentukan lembaga keuangan yang memenuhi syarat sebagai mitra pengelola dana perumahan tersebut.
"Nanti akan kita asesmen kelayakan sebagai bank mitra dengan syarat-syarat tertentu yang diatur," kata Heru.
Program ini memperkenalkan model Contractual Savings for Housing (CSH) yang merupakan tabungan sukarela berbasis investasi. Calon debitur diharapkan menabung dalam jumlah dan jangka waktu tertentu untuk membangun rekam jejak kelayakan finansial sebelum berhak mendapatkan akses pembiayaan rumah.
"Misalnya, saya ada ekspektasi ingin rumah senilai Rp 500 juta. Kemudian contractual saving-nya saya akan nabung Rp 300 juta. Nah, nabung Rp 300 juta itu mungkin dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, nanti setelah sekian tahun, bisa kita nilai bankability (kelayakan finansial) dari calon debitur tadi untuk mendapatkan housing queue," kata Heru.
Tujuan utama dari sistem CSH adalah memberikan kepastian antrean hunian atau housing queue bagi nasabah yang disiplin menabung. Jika target tabungan tercapai, dana tersebut dapat digunakan secara fleksibel, baik untuk pembelian langsung maupun sebagai uang muka yang terintegrasi dengan bunga perbankan.
"Dan ini juga akan meningkatkan bankability itu, setelah nanti contractual saving-nya tercapai, di banyak negara sih, misalkan nabung Rp 300 juta dalam lima tahun, ya sudah selama dia nabung itu dan track record-nya bagus (dalam menabung), dia sudah mendapatkan housing queue atau kepastian untuk mendapatkan rumah," lanjut Heru.
Pemerintah saat ini fokus pada pendesainan ulang program agar aksesibilitas perumahan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Langkah ini diharapkan mampu menjawab tantangan keterjangkauan rumah melalui model bisnis yang lebih adaptif dan transparan.
"Nah di kita (BP Tapera) mungkin bisa di-redesign lagi nanti. Supaya lebih menjangkau affordability dan accessibility yang lebih luas bagi masyarakat. Itu saja yang kita pikirkan," tandas Heru.
