Badan Pengaturan (BP) BUMN akan melakukan peninjauan mendalam terhadap operasional dan standar keselamatan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Langkah ini diambil menyusul terjadinya insiden kecelakaan antara KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur.
Dikutip dari Suara, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa proses evaluasi akan difokuskan pada dua sektor utama. Sektor tersebut mencakup penataan kembali perlintasan sebidang serta sistem elektrifikasi kereta api.
Pemerintah mencatat terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan sebidang yang memerlukan peningkatan kualitas secara signifikan. Dony menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama yang harus segera diperbaiki demi menghindari kejadian serupa di masa depan.
"Yang pertama itu safety, Karena memang kita menyadari tadi ada kurang lebih 1.800 perintasan mesti kita improve kualitasnya. Tetapi Malang ya Tidak bisa dihindari, sekali lagi kita mohon maaf bahwa Ini akan segera kita lakukan evaluasi menyeluruh baik itu terhadap operasional daripada Kereta api kita dan terutama, sekalian berkaitan dengan safety," ujar Dony.
Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah menyiapkan langkah konkret dengan mengalokasikan anggaran untuk menutup perlintasan yang berisiko. Selain itu, pemerintah berupaya menyediakan transportasi massal yang lebih aman dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas.
"Dan juga perlu saya sampaikan Bapak Presiden sangat mencintai transportasi umum kereta api ini, karena itu bisa menyaksikan seringkali dipanggil Bapak Presiden untuk berdiskusi mengenai kita ingin menyediakan transportasi massal yang Baik dan accessible bagi seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.
Kepala Negara juga menyampaikan rasa duka cita mendalam atas musibah yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Selasa, 28 April 2026. Presiden secara langsung menginstruksikan adanya investigasi menyeluruh guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut.
"Kita segera akan mengadakan investigasi, kejadiannya bagaimana," kata Prabowo usai menjenguk warga korban kecelakaan di RSUD Bekasi.
Pembangunan Infrastruktur di Titik Rawan
Salah satu solusi yang disetujui adalah pembangunan jalan layang atau fly over untuk memisahkan jalur kereta dengan jalan raya. Presiden menyoroti banyaknya perlintasan kereta api di wilayah padat penduduk yang saat ini tidak memiliki penjagaan memadai.
"Tapi secara garis besar, kita perhatikan lintasan kereta api ini banyak yang tidak di jaga. Kita akan segera atasi, pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat fly over karena bekasi juga padat dan keperluan kereta api sangat penting, sangat mendesak, jadi saya sudah setuju segera dibangun fly over langsung oleh bantuan presiden," kata Prabowo.
Proyek infrastruktur ini tidak hanya terbatas di wilayah Bekasi, melainkan juga akan menyasar titik-titik perlintasan rawan lainnya di sepanjang Pulau Jawa. Anggaran yang dipersiapkan untuk program keselamatan transportasi ini mencapai hampir Rp4 triliun.
"Nanti pelaksanaannya kita tunjuk, kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 T, demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api, ya kita harus keluarkan itu, sekarang saatnya, sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan," kata Prabowo.
