Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tingginya biaya logistik nasional yang berdampak pada mahalnya harga barang dan rendahnya daya saing produk lokal. Hal tersebut disampaikan dalam acara simposium PT SMI di Jakarta pada Rabu, 22 April 2026, sebagaimana dilansir dari Kompas.
Persentase biaya logistik di Indonesia saat ini tercatat masih berada pada angka belasan persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut dinilai jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan biaya logistik di negara-negara maju lainnya.
"Salah satu masalah kita adalah biaya logistik yang saat ini masih sekitar belasan persen dari PDB. Artinya barang kita mahal, daya saing jadi turun," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya menjelaskan bahwa isu penurunan biaya logistik sebenarnya telah menjadi fokus utama pemerintah sejak satu dekade silam. Namun, perhatian terhadap persoalan tersebut dinilai mulai berkurang dalam beberapa tahun terakhir meski masalah efisiensi distribusi belum sepenuhnya tuntas.
"Kalau 10-15 tahun yang lalu kita sering bicara menurunkan biaya logistik, tapi 10 tahun terakhir kita enggak pernah bicara lagi. Saya pikir sudah bagus, rupanya belum," ujar Purbaya Yudhi Sadewa seperti dikutip dari Breaking News Kompas TV.
Pemerintah kini menyatakan komitmen untuk kembali memprioritaskan perbaikan di sektor logistik nasional. Fokus utama akan diarahkan pada titik-titik krusial distribusi, terutama pembenahan di wilayah pelabuhan yang memegang peranan vital dalam pergerakan barang.
Langkah pembenahan ini dianggap mendesak karena berkaitan langsung dengan efisiensi ekonomi nasional secara menyeluruh. Selain menekan harga di tingkat konsumen, efisiensi logistik diharapkan mampu memperkuat posisi produk Indonesia di pasar global.
Upaya perbaikan ini juga dilakukan untuk mendukung target pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor riil. Kelancaran distribusi barang diproyeksikan akan menciptakan harga yang lebih kompetitif bagi masyarakat.
Melalui biaya logistik yang lebih efisien, pemerintah menargetkan peningkatan aktivitas industri dan daya tarik investasi secara berkelanjutan. Purbaya menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil akan tetap diselaraskan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional secara umum.
