Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklarifikasi pernyataan mengenai kebutuhan 19.000 ekor sapi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (23/4/2026). Angka tersebut ditegaskan sebagai bentuk simulasi perhitungan semata dan bukan merupakan kondisi riil di lapangan.
Dadan memberikan penjelasan bahwa estimasi belasan ribu sapi tersebut didasarkan pada asumsi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengolah menu daging sapi secara serentak. Dilansir dari Nasional, kebutuhan daging sapi pada setiap satu unit SPPG diperkirakan mencapai 350 hingga 382 kilogram untuk satu kali proses memasak.
"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Dalam operasionalnya, jenis protein yang disajikan kepada penerima manfaat akan bervariasi untuk menjaga rasio kecukupan gizi yang optimal. Dadan merinci bahwa menu program ini mencakup telur, ayam, ikan, hingga daging sapi sesuai dengan kebutuhan teknis di masing-masing satuan pelayanan.
"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi," tutur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Badan Gizi Nasional menaruh perhatian besar pada efektivitas tangkapan rasio melalui variasi menu harian. Hal ini dilakukan agar setiap porsi makanan yang dibagikan memiliki nilai gizi yang tepat bagi para penerima manfaat program pemerintah tersebut.
"Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Hingga saat ini, BGN belum menerapkan kebijakan penyeragaman menu secara nasional untuk mencegah terjadinya lonjakan permintaan bahan pangan tertentu. Langkah ini diambil guna menghindari fluktuasi harga yang signifikan di pasar tradisional maupun ritel yang dapat membebani masyarakat.
Dadan merujuk pada insiden saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu sebagai landasan kebijakan fleksibilitas menu. Pada saat itu, penyajian menu nasi goreng dan telur untuk 36 juta penerima manfaat memicu kenaikan harga komoditas telur di pasar.
"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000," ungkap Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
BGN kini lebih memilih pendekatan berbasis sumber daya lokal dan menyesuaikan dengan selera masyarakat di setiap wilayah. Strategi ini diharapkan mampu memberdayakan potensi ekonomi daerah sekaligus menjaga stabilitas konsumsi nasional agar tidak terpusat pada satu jenis bahan pangan saja.
"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," pungkas Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
