Pemerintah mulai memetakan skala prioritas dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyasar wilayah yang memiliki angka kemiskinan dan prevalensi stunting tinggi. Langkah strategis ini diambil guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya perbaikan gizi nasional.
Dilansir dari Detik Health, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyatakan bahwa fokus utama pemberian MBG di daerah rawan stunting bertujuan menjamin kecukupan gizi anak. Khususnya, intervensi ini dilakukan untuk menjaga kesehatan pada 1.000 hari pertama kehidupan.
Sony menjelaskan bahwa penentuan prioritas wilayah didasarkan pada data konkret mengenai kerawanan pangan dan tingkat kemiskinan penduduk. Informasi tersebut menjadi landasan utama bagi BGN agar penyaluran bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Dari data yang kami terima, terdapat wilayah rawan pangan, wilayah dengan penduduk miskin, serta daerah dengan prevalensi masalah gizi yang menjadi dasar penentuan prioritas pelaksanaan program,"ujar Sony di Jakarta pada 23 April 2026. Data yang mencakup ratusan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia tersebut nantinya akan menjadi acuan resmi dalam distribusi teknis program MBG di lapangan.
"Data-data ini kami gunakan agar pelaksanaan program MBG benar-benar terarah kepada wilayah yang membutuhkan, khususnya daerah rawan pangan, penduduk miskin, dan wilayah dengan masalah gizi,"jelas Sony. Penggunaan basis data yang akurat dianggap sangat krusial dalam melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan terpapar masalah kesehatan akibat kekurangan gizi.
Program ini dirancang secara spesifik untuk melayani kelompok tertentu yang memerlukan intervensi gizi segera. Di antaranya adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga para santri di berbagai lembaga pendidikan keagamaan.
"Dengan data yang terarah, intervensi program dapat difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan,"tambah Sony. Pemanfaatan data wilayah prioritas ini menjadi bagian dari komitmen BGN untuk meningkatkan efektivitas program sekaligus menjamin pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh pelosok tanah air.
Sebagai langkah konkret dalam koordinasi antarlembaga, BGN telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Penerima Manfaat Program MBG. Pertemuan tersebut berlangsung pada 23 April 2026 di kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, guna memastikan sinkronisasi data penerima manfaat sudah sesuai dengan kondisi riil di masyarakat.
