Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan keterlibatan TNI dan Polri dalam pengelolaan 1.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Pusat pada Kamis (16/4/2026). Penunjukan institusi tersebut dilakukan guna memastikan percepatan kesiapan infrastruktur dan distribusi pangan bagi jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Dilansir dari Nasional, pemerintah awalnya memproyeksikan pembangunan 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tersebar di 514 kabupaten dan kota. Namun, kebutuhan taktis di lapangan memaksa pemerintah menggandeng institusi keamanan untuk mengelola ribuan satuan pelayanan tambahan.
Sony membeberkan keraguan awal mengenai dukungan elemen masyarakat terhadap eksekusi teknis program ini di lapangan yang menjadi dasar penunjukan tersebut.
"Kalau sekarang mengapa Polri dapat 1.000, mengapa TNI 1.000? Ceritanya begini, kami tidak yakin apakah betul program ini didukung masyarakat atau tidak atau yang terlibat dalam proses pelaksanaannya," kata Sony, Wakil Kepala BGN.
Ia menambahkan bahwa penunjukan Polri, TNI, hingga Kadin merupakan langkah strategis untuk mempercepat ketersediaan dapur umum di berbagai wilayah saat rencana awal masih dalam tahap persiapan.
"Jadi 1.542 menggunakan APBN. Nah diperintah begini, Polri 1.000, TNI 1.000, Kadin 1.000. Jadi kalau sekarang orang datang 'Kenapa Polri 1.000, TNI 1.000?", jangan salahkan, jangan lihat sekarang, sejarah waktu itu memang butuh percepatan maka ditunjuk," ujar Sony.
Meskipun ribuan unit sudah direncanakan sejak awal melalui dana negara, Sony mengungkapkan fakta terkait operasionalitas unit-unit yang dibangun secara resmi oleh pemerintah tersebut.
"Yang 1.542 dibangun oleh APBN sampai sekarang satu pun belum operasional. Sudah ada yang berdiri-berdiri tapi belum operasional," tambah Sony.
Dalam laporannya, BGN mencatat lonjakan signifikan jumlah SPPG yang terverifikasi mencapai 27.066 unit setelah setahun berjalan, dengan lebih dari 25.000 unit di antaranya sudah mulai beroperasi melayani masyarakat.
"Inilah satu konkret, wujud konkret yang pertama karena 27.000 SPPG tersebut seluruhnya memberdayakan masyarakat. Tidak ada satu pun yang saat ini operasional diadakan melalui proses pengadaan barang dan jasa," kata Sony.
Pencapaian jumlah unit pelayanan yang masif ini diklaim berhasil menghemat anggaran negara dalam jumlah besar karena tidak sepenuhnya bergantung pada pembiayaan pemerintah.
"Ahamdulillah tidak ada satu rupiah pun sampai saat ini SPPG yang operasional yang menggunakan APBN," ucap Sony.
Dana yang dibutuhkan untuk pengadaan puluhan ribu satuan pelayanan tersebut diperkirakan menyentuh angka Rp 40 triliun hingga Rp 54 triliun. Saat ini, operasional unit-unit tersebut dijalankan melalui skema swadaya mitra, pihak swasta, dan kontribusi langsung dari masyarakat setempat.
