Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan telah memerintahkan tentaranya untuk merebut kendali atas 70% wilayah Jalur Gaza. Langkah agresif ini dinilai melanggar kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat (AS) pada Oktober lalu dan berpotensi memicu bencana kemanusiaan yang jauh lebih besar, seperti dikutip dari Media Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu saat berpidato di sebuah permukiman di Tepi Barat. Netanyahu, yang saat ini tengah berjuang mempertahankan posisi politiknya menjelang pemilu beberapa bulan ke depan, secara terbuka memaparkan target perluasan wilayah Israel.
"Kami saat ini sedang menekan Hamas. Kami sekarang mengendalikan 60% wilayah di Jalur Gaza. Anda tahu, sebelumnya kami berada di angka 50, lalu bergerak ke 60. Arahan saya adalah bergerak hingga... 70%," ujar Netanyahu.
Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Oktober lalu, militer Israel seharusnya mundur ke garis demarkasi yang memberi mereka kendali langsung atas 53% wilayah Gaza. Namun, pasukan Israel terus merangsek ke barat menuju wilayah yang dikuasai Hamas. Selama delapan bulan gencatan senjata berjalan, serangan udara dan tembakan Israel bahkan telah menewaskan lebih dari 900 warga Palestina.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan tujuan akhir pemerintah adalah agar warga Palestina meninggalkan Gaza melalui apa yang ia sebut sebagai "migrasi sukarela". Sebaliknya, para aktivis hak asasi manusia mengecam keras rencana tersebut dan menyebutnya sebagai taktik pembersihan etnis jangka panjang dengan cara membuat kondisi kehidupan di Gaza menjadi tidak layak huni.
Perluasan wilayah ini juga dianggap merusak cetak biru perdamaian 20 poin yang diusulkan Donald Trump. Padahal, rencana tersebut sebelumnya menjamin tidak ada warga yang dipaksa keluar dari Gaza.
"Netanyahu sekarang menyatakan seluruh kesepakatan Trump, kerangka kerja untuk Gaza, batal demi hukum. Itulah intinya. Tidak ada cara lain untuk menjelaskannya," kata Muhammad Shehada, visiting fellow di European Council on Foreign Relations.
Krisis Kemanusiaan yang Kian Mencekam
Jika militer Israel benar-benar menguasai hingga 70% wilayah, maka sekitar 2,2 juta warga Palestina yang tersisa akan dipaksa berdesakan di area yang kurang dari sepertiga luas Gaza aslinya.
Apalagi, milisi bersenjata yang disokong Israel dilaporkan kian agresif mengusir warga sipil di sepanjang garis gencatan senjata. Wael Nayef Abu al-Ajeen, 26, seorang warga Deir al-Balah, menceritakan bagaimana keluarganya diusir paksa oleh milisi bersenjata awal bulan ini dan dilarang kembali.
Analis konflik dari ACLED, Nasser Khdour, mengonfirmasi milisi tersebut tidak hanya menyerang Hamas, tetapi juga terlibat dalam aksi pembunuhan, penangkapan, dan penculikan warga sipil untuk memaksa mereka mundur kian jauh ke barat. Ketika dimintai keterangan terkait ancaman perluasan wilayah ini, juru bicara militer Israel menolak berkomentar dan melimpahkan pertanyaan tersebut kepada otoritas politik.
