Krisis iklim menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan demokrasi global setelah setidaknya 94 pemilu dan referendum di 52 negara tercatat mengalami gangguan akibat bencana alam selama dua dekade terakhir. Fenomena ini menyebabkan hasil pemilu kini turut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca ekstrem dan kebakaran hutan.
Analisis global pertama mengenai dampak bencana alam terhadap pemungutan suara ini dirilis oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). Organisasi antarpemerintah tersebut melaporkan bahwa pada tahun 2024 saja, terdapat 23 pemilu di 18 negara yang terdampak, termasuk di Brasil, Bosnia dan Herzegovina, serta Senegal, sebagaimana dilansir dari Lestari.
Gangguan tersebut mencakup kerusakan infrastruktur vital, perpindahan paksa para pemilih, hingga perubahan mendadak pada prosedur pemungutan suara. Di Senegal, banjir besar pada pemilihan parlemen November 2024 memaksa petugas pemadam kebakaran mengevakuasi pengawas pemilu menuju tempat pemungutan suara (TPS).
Gelombang panas juga menjadi tantangan berulang dengan sedikitnya 10 pemilu sejak 2022 terganggu suhu ekstrem. Salah satu insiden terjadi di Filipina tahun lalu, di mana panas yang menyengat mengakibatkan mesin penghitung suara mengalami gangguan teknis dan menolak surat suara yang telah masuk.
Sarah Birch, Profesor Politik di KingÔÇÖs College London, menyarankan agar otoritas penyelenggara mulai menyesuaikan jadwal pesta demokrasi guna menghindari puncak ancaman iklim.
"Pemilu seharusnya dilaksanakan saat kemungkinan terjadinya bencana berada di titik terendah," ujar Sarah Birch, Profesor Politik di KingÔÇÖs College London.
Ia menekankan pentingnya fleksibilitas bagi penyelenggara untuk merespons ancaman yang muncul secara tiba-tiba di lapangan.
"Dalam beberapa kasus, penyelenggara pemilu juga perlu mempertimbangkan perubahan jadwal demi mengurangi risiko gangguan dari bencana yang datang tiba-tiba," kata Sarah Birch, Profesor Politik di KingÔÇÖs College London.
Laporan tersebut juga merekomendasikan kolaborasi erat antara penyelenggara pemilu dengan ahli meteorologi serta lembaga kemanusiaan. Langkah mitigasi telah dimulai di beberapa wilayah, seperti pelatihan manajemen risiko bagi staf pemilu di Peru dan pemindahan jadwal pemilu di Alberta, Kanada, dari Mei ke Oktober untuk menghindari musim kebakaran hutan.
Ferran Martínez i Coma, Profesor Pemerintahan di Griffith University Australia, menegaskan bahwa kesiapan operasional sangat krusial di tengah meningkatnya risiko bencana.
"Seiring meningkatnya ancaman bencana alam, pelatihan dan perencanaan darurat menjadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Persiapan adalah kunci untuk menjaga kejujuran dan ketahanan sebuah pemilu," papar Ferran Martínez i Coma, Profesor Pemerintahan di Griffith University Australia.
