Bareskrim Polri mengamankan 321 orang dalam operasi penggerebekan markas judi online di sebuah gedung perkantoran kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, pada Sabtu (9/5/2026). Operasi ini mengungkap keterlibatan ratusan warga negara asing dalam jaringan internasional yang telah beroperasi selama dua bulan terakhir.
Mayoritas dari mereka yang diamankan merupakan warga negara asing (WNA) dengan total 228 orang asal Vietnam, dilansir dari Megapolitan. Selain itu, terdapat 57 orang dari China, 13 orang asal Myanmar, 11 orang asal Laos, lima orang dari Thailand, serta masing-masing tiga orang asal Malaysia dan Kamboja.
Aktivitas di lokasi tersebut dilaporkan sudah menimbulkan kecurigaan bagi warga yang tinggal di sekitar gedung sebelum kepolisian melakukan tindakan. Warga menyadari kehadiran banyak orang asing yang sering berlalu-lalang di kawasan tersebut dalam beberapa bulan terakhir.
"Biasanya suka banyak orang asing kayak Vietnam gitu di sini. Aku dari awal udah curiga sih," kata Ananda, seorang warga di sekitar lokasi.
Saksi mata menyebutkan bahwa fakta mengenai kegiatan ilegal tersebut baru terkonfirmasi secara luas setelah aparat kepolisian melakukan penjagaan ketat sejak Sabtu lalu.
"Tapi baru tahu kalau mereka bikin tempat judol di sini. Mana enggak bisa bahasa Inggris," ujar Ananda.
Kecurigaan serupa juga muncul dari petugas keamanan gedung lain di area yang sama karena penggunaan bahasa asing yang tidak dikenali. Petugas juga menyoroti perilaku para pekerja yang dianggap tidak lazim untuk lingkungan perkantoran formal.
"Aneh bahasanya (asing). Saya sudah mencirikan lah, cuma ya enggak kelihatan gara-gara (kerjanya) online. Cuma ya curiga saja," kata Sulaiman, petugas keamanan.
Petugas keamanan tersebut menambahkan bahwa penampilan para pekerja sering terlihat terlalu santai saat berada di lingkungan kantor.
"Katanya ada yang kayak WNA pakai celana pendek, sedangkan biasanya orang kantoran kan pasti celana panjang," ujar Sulaiman.
Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa antara 17 Juli 2023 hingga 6 Oktober 2024, pemerintah telah memutus akses terhadap 3,7 juta konten judi online. Meskipun intervensi berhasil menekan akses hingga 50 persen, perputaran uang di sektor ilegal ini tetap meningkat signifikan dari Rp 2 triliun pada 2017 menjadi Rp 327,1 triliun pada 2023.
Pengamat keamanan siber menilai bahwa fenomena ini merupakan bentuk kejahatan terorganisir lintas negara yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai lembaga keuangan dan keamanan.
"Ini merupakan kejahatan terorganisir. Dan kita harus realistis bahwa kita tidak bisa memberantasnya 100 persen," kata Alfons Tanujaya, pengamat keamanan siber.
Alfons menjelaskan bahwa kolaborasi antara kepolisian, BSSN, OJK, dan PPATK sangat diperlukan untuk melacak identitas siber serta aliran dana yang bergerak melintasi batas negara.
"Kepolisian saja tidak cukup karena polisi fokus pada penindakan. Untuk identifikasi siber kita butuh BSSN. Untuk menelusuri aliran dana kita butuh OJK dan PPATK," ujar Alfons.
Penanganan yang dilakukan saat ini dinilai masih bersifat parsial sehingga memungkinkan munculnya jaringan baru segera setelah jaringan lama ditindak.
"Harus ada satgas khusus yang terdiri dari kepolisian, Komdigi, PPATK, OJK, dan BSSN kalau memang ingin serius menindak hal ini," kata Alfons.
Alfons menekankan bahwa keuntungan besar dalam bisnis ilegal ini menjadi daya tarik bagi bandar baru untuk terus bermunculan.
"Kalau satu bandar berhasil ditangkap, tetapi permintaan dan keuntungan masih besar, akan muncul bandar baru yang menggantikan," ujar Alfons.
Pemerintah dan aparat penegak hukum diingatkan untuk bersiap melakukan penanganan secara konsisten dalam jangka waktu yang lama.
"Penanganannya harus seperti maraton, bukan sprint atau lari jarak pendek," ucap Alfons Tanujaya.
