Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menekankan pentingnya ketersediaan riset lingkungan dan krisis iklim yang siap digunakan sebagai basis perencanaan pembangunan. Kebutuhan data tersebut mendesak untuk disiapkan sebelum momentum politik serta kebijakan strategis muncul di tingkat nasional.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMK) Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menjelaskan bahwa celah untuk memasukkan temuan riset ke dalam sebuah kebijakan publik sering kali terbuka dalam durasi yang sangat terbatas. Hal tersebut menuntut para peneliti untuk memiliki kajian matang yang dapat diaplikasikan kapan saja.
"Sering kali momentum politik dan teknokratik terjadi sangat cepat. Jadi, kalau ada suatu permasalahan itu butuh waktunya bukan satu tahun, bukan dua tahun, bahkan satu bulan atau satu minggu. Jadi, researcher memang sudah harus punya satu tabungan yang bisa langsung dipakai sewaktu-waktu dibutuhkan," ujar Pungkas dalam Knowledge and Innovation Exchange ÔÇô Jakarta Summit Indicative Agenda di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Pemerintah, sebagaimana dilansir dari Lestari, memprioritaskan hasil penelitian yang berbasis pada bukti nyata serta memiliki aspek realistis untuk diterapkan secara luas. Pertimbangan efektivitas biaya menjadi indikator utama mengingat adanya keterbatasan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
Pungkas juga menyoroti adanya kesenjangan antara hasil temuan di laboratorium dengan realita implementasi di lapangan yang sering kali belum menyertakan hitungan biaya dan efisiensi. Menurutnya, pemerintah membutuhkan kejelasan mengenai dampak intervensi dibandingkan dengan opsi kebijakan lainnya.
"Biasanya riset itu muncul di laboratorium. Ketika ditanya bagaimana implementasinya, berapa cost-nya, seberapa efektif dibanding intervensi lain, itu kadang-kadang belum muncul," kata Pungkas.
Kemampuan komunikasi para peneliti dalam menyampaikan temuan mereka kepada para pemangku kepentingan turut menjadi tantangan besar. Penyederhanaan bahasa akademik menjadi bahasa kebijakan yang praktis dianggap kunci agar manfaat riset dapat dipahami oleh pejabat pemerintah yang memiliki latar belakang beragam.
Ketepatan waktu dalam penyampaian informasi riset kepada pihak yang berwenang menjadi faktor penentu apakah temuan tersebut akan memberikan dampak pada kebijakan publik atau justru terabaikan. Pungkas menegaskan bahwa kegagalan dalam strategi komunikasi dapat meminimalkan kontribusi riset terhadap pembangunan.
"Banyak yang basisnya bukan riset. Jadi, perlu ada komunikasi yang baik, meyakinkan bahwa riset itu akan mendatangkan benefit, dikomunikasikan kepada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat. Kalau ini miss, ya memang dampaknya kurang," ujarnya.
Kolaborasi yang lebih intensif antara akademisi dan birokrasi kini terus didorong oleh Bappenas untuk memastikan isu krisis iklim dapat ditangani melalui regulasi yang konkret. Penajaman riset dari sekadar pencapaian akademik menjadi solusi pembangunan diharapkan dapat mempercepat penanganan masalah lingkungan di Indonesia.
