Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengumumkan rencana pelaksanaan konferensi pers mingguan sebagai program kerja untuk mengorkestrasi komunikasi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (29/4/2026) malam.
Langkah ini diambil guna memastikan penyampaian informasi dari kementerian dan lembaga berjalan selaras. Dilansir dari Nasional, program tersebut merupakan kelanjutan dari inisiatif yang sebelumnya dijalankan Qodari saat bertugas di Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Qodari menjelaskan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Kepala KSP yang baru mengenai pemindahan program komunikasi ini ke badan yang kini ia pimpin.
"Saya kemarin ngobrol dengan Pak Dudung (Kepala KSP yang baru) tidak ada tugas khusus untuk membantu komunikasi. Karena itu saya kulo nuwun bahwa program press conference mingguan itu, itu saya bawa ke Bakom," kata Qodari, Kepala Bakom RI.
Eksistensi Bakom RI ditujukan untuk menyelaraskan narasi antarlembaga pemerintah agar tidak muncul pernyataan yang saling bertentangan. Qodari menyatakan sedang mendalami teknis pelaksanaan koordinasi tersebut dalam waktu dekat.
"Persisnya bagaimana saya sedang pelajari satu dua hari ini, saya sudah punya gambaran," kata Qodari, Kepala Bakom RI.
Fungsi lain dari forum mingguan ini adalah menjadi sarana transparansi bagi masyarakat mengenai perkembangan program prioritas nasional. Setiap pertemuan nantinya akan melibatkan kementerian yang sedang menjadi pusat perhatian publik.
"Jadi tradisi untuk tiap hari Rabu ada dialog, ada paparan mengenai pencapaian program prioritas, menghadirkan kementerian yang ya sedang aktual itu akan diteruskan di Bakom," kata Qodari, Kepala Bakom RI.
Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menyarankan agar Bakom segera menyusun protokol komunikasi yang ajek. Hal ini dinilai penting untuk menata tata kelola komunikasi kelembagaan secara menyeluruh.
"Bakom bisa melakukan konsinyering seluruh kementerian termasuk menteri-menterinya menurut saya dalam satu tata kelola komunikasi kelembagaan yang yang ajek yang kita bahasakan sebagai protokol komunikasi kelembagaan," ucap Gun Gun Heryanto, Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah.
Penataan komunikasi melalui Bakom diharapkan mampu meredam kekhawatiran masyarakat terhadap pola komunikasi anggota kabinet. Upaya penguatan kelembagaan ini menjadi jawaban atas munculnya pernyataan antarpejabat yang terkadang saling menegasikan.
