Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Azis Subekti memberikan tanggapan terkait polemik pemutaran film dokumenter 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita' yang memicu perdebatan dan pelarangan di sejumlah daerah pada Kamis (14/5/2026). Dilansir dari Nasional, ia menekankan bahwa meskipun kritik terhadap pembangunan di Papua bersifat sah dalam iklim demokrasi, setiap penyampaian pendapat tetap harus dibarengi dengan tanggung jawab etis.
"Kita harus jujur mengatakan, kritik terhadap pembangunan Papua adalah sesuatu yang sah. Demokrasi memang memerlukan suara-suara yang mengingatkan negara agar tidak kehilangan nurani. Tidak ada pembangunan yang boleh kebal dari kritik," ujar Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra.
Azis menekankan bahwa keseimbangan dalam memberikan kritik sangat krusial agar tidak terjadi penggiringan persepsi yang berujung pada propaganda. Ia berpendapat bahwa tanpa tanggung jawab etik, narasi yang dibangun secara terus-menerus dapat memperlebar jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dan negara.
"Tetapi demokrasi juga memerlukan tanggung jawab etik," tambah Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra.
Politisi Gerindra ini menilai film tersebut memiliki orientasi perjuangan sosial tertentu karena lahir dari lingkungan dokumenter advokatif. Baginya, karya tersebut tidak memposisikan diri sebagai laporan jurnalistik netral, melainkan mengambil sudut pandang moral-politik yang spesifik mengenai kondisi di Papua Selatan.
"Dan penggiringan persepsi yang terus-menerus dipelihara dapat berubah menjadi propaganda sosial yang memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap negaranya sendiri," sambung Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra.
Kritik yang disampaikan film tersebut mencakup hilangnya hutan, perubahan tanah adat, hingga potret pembangunan yang dianggap sebagai ancaman bagi warga lokal. Azis mengimbau masyarakat untuk memiliki kesadaran kritis yang lebih tinggi saat menyaksikan karya yang membangun narasi emosional kuat seperti ini.
"Itu hak kreatif pembuat film. Tetapi justru karena itulah masyarakat perlu membaca film semacam ini dengan kesadaran kritis yang lebih tinggi. Sebab dalam banyak bagian, film tersebut membangun narasi emosional yang sangat kuat tentang Papua Selatan, tentang hutan yang hilang, tanah adat yang berubah, masyarakat yang merasa tersingkir, dan pembangunan yang dipotret seolah hadir terutama sebagai ancaman," tutur Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra.
Lebih lanjut, Azis menggarisbawahi bahwa realitas di Papua sangat kompleks dan tidak bisa disederhanakan menjadi panggung moral antara negara sebagai perampas dan masyarakat adat sebagai korban. Menurutnya, terdapat banyak warga asli Papua yang justru menaruh harapan besar pada pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan.
"Padahal kenyataan Papua jauh lebih rumit daripada itu. Papua bukan ruang hitam putih. Di sana ada masyarakat adat yang kritis terhadap pembangunan. Tetapi ada pula orang asli Papua yang berharap anak-anaknya keluar dari kemiskinan," kata Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra.
Kekhawatiran Azis juga tertuju pada kerentanan isu lingkungan dan identitas adat yang mudah digunakan sebagai instrumen tekanan internasional atau mobilisasi politik. Ia mengingatkan bahwa konflik modern sering memanfaatkan ketidakpercayaan terhadap negara sebagai strategi delegitimasi.
"Semua itu bisa menjadi isu yang sah secara moral. Tetapi pada saat yang sama, seluruh isu tersebut juga sangat mudah dipakai sebagai instrumen mobilisasi politik, tekanan internasional, bahkan pembentukan delegitimasi terhadap negara berkembang yang sedang bertarung mengelola sumber daya strategisnya," ucap Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra.
Mengenai metode penyebaran film, Azis mencermati pola pemutaran yang dilakukan melalui jaringan komunitas, kampus, dan diskusi terbatas, bukan jalur komersial terbuka. Ia memandang pola ini efektif dalam membentuk suasana batin kolektif masyarakat.
"Di sini lah propaganda modern bekerja paling efektif: bukan dengan memaksa orang percaya, tetapi dengan membentuk suasana batin kolektif yang perlahan membuat masyarakat hanya mampu melihat satu sisi kenyataan," tegas Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra.
Ia menyarankan agar pembangunan di Papua dilakukan dengan lebih banyak melibatkan keterhubungan batin dengan masyarakat setempat. Pemerintah diminta untuk tidak hanya membawa desain besar dari luar, tetapi memberikan ruang bagi identitas budaya dan memori kolektif lokal sebagai subyek utama.
"Padahal Papua membutuhkan lebih dari sekadar kemarahan. Papua membutuhkan jalan keluar. Dan jalan keluar itu tidak mungkin dibangun dengan saling meniadakan. Negara tidak boleh anti kritik. Tetapi kritik juga tidak boleh kehilangan tanggung jawab etiknya terhadap masa depan sosial sebuah masyarakat," lanjut Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra.
Perubahan cara pandang dalam mengelola Papua dinilai sangat mendesak agar pembangunan fisik tidak dirasa asing secara emosional oleh penduduk setempat. Papua harus dipandang sebagai ruang hidup manusia yang bermartabat.
"Di sinilah perubahan cara pandang menjadi sangat penting. Papua tidak boleh diperlakukan hanya sebagai hamparan sumber daya nasional. Papua harus dilihat sebagai ruang hidup manusia yang memiliki sejarah, memori kolektif, identitas budaya, dan harga diri sosial," imbuh Azis Subekti, Anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra.
Polemik ini mencuat setelah sejumlah agenda nonton bareng (nobar) film karya Dandhy Dwi Laksono tersebut dibubarkan, termasuk di Universitas Mataram (Unram) pada 7 Mei 2026. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan mengenai pelarangan pemutaran film yang dianggap sensitif tersebut.
"Kemudian terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif. Dan apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.
