Pemerintah Indonesia saat ini masih dalam tahap merampungkan rancangan peraturan pemerintah (PP) terbaru yang akan menjadi landasan hukum bagi penerapan skema PPh final UMKM. Peraturan ini sangat dinantikan oleh para pelaku usaha karena akan menentukan keberlanjutan insentif pajak bagi sektor tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait belum terbitnya payung hukum baru untuk PPh Final UMKM tersebut. Meskipun belum ada tanggal pasti peluncurannya, ia menegaskan bahwa secara teknis tidak ada kendala yang berarti dalam penyusunan aturan ini.
Purbaya berkomitmen untuk segera mempercepat penyelesaian regulasi tersebut agar bisa memberikan kepastian bagi wajib pajak. Ia pun sempat mengungkapkan rasa herannya mengapa proses penerbitan aturan tersebut memakan waktu yang cukup lama di meja birokrasi.
"Kami pasti akan mempercepat prosesnya nanti. Seharusnya memang tidak ada masalah, saya sendiri agak bingung mengapa terbitnya bisa selama ini," ujar Purbaya saat memberikan keterangan kepada media pada Kamis (28/5/2026).
Fokus Revisi Aturan Pajak UMKM
Upaya yang sedang dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Langkah revisi ini bertujuan untuk mempermanenkan sistem PPh final UMKM bagi kategori wajib pajak tertentu.
Pemanfaatan skema ini nantinya akan difokuskan bagi wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan yang memiliki bentuk perseroan perorangan. Hal ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil agar beban pajaknya tetap ringan dan mudah dihitung.
Rincian batasan waktu penggunaan tarif PPh final UMKM 0,5 persen saat ini adalah sebagai berikut:
- Wajib pajak orang pribadi diberikan masa pemanfaatan skema ini selama maksimal 7 tahun pajak sejak mereka terdaftar di sistem perpajakan.
- Wajib pajak badan yang berbentuk perseroan perorangan hanya memiliki masa pemanfaatan skema PPh final ini selama 3 tahun pajak saja.
- Setelah masa berlaku tersebut berakhir, wajib pajak diwajibkan menggunakan skema perhitungan normal atau tarif umum sesuai undang-undang.
Daftar batasan waktu di atas menunjukkan bahwa fasilitas tarif murah 0,5 persen ini memang dirancang sebagai stimulus awal bagi pelaku usaha rintisan. Pemerintah berharap pelaku UMKM bisa naik kelas setelah periode pemanfaatan tersebut berakhir.
Upaya Mencegah Penyalahgunaan Skema Pajak
Selain mempermanenkan aturan bagi kelompok tertentu, revisi PP 55/2022 juga membawa misi penting dalam hal pengawasan. Pemerintah akan menyertakan klausul khusus yang bertujuan untuk mencegah praktik penyalahgunaan skema PPh final UMKM.
Salah satu taktik yang sering ditemukan adalah pembelahan usaha atau firm splitting demi mengejar tarif rendah secara tidak sah. Dengan aturan baru ini, pemerintah ingin menutup celah bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan penghindaran pajak secara ilegal.
Beberapa perubahan teknis penting dalam penghitungan omzet yang akan diterapkan meliputi:
| Aspek Perubahan | Ketentuan Baru yang Diusulkan |
|---|---|
| Basis Penghitungan Omzet | Mencakup seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas. |
| Jenis Penghasilan | Menggabungkan penghasilan final maupun nonfinal dalam satu perhitungan. |
| Cakupan Wilayah | Termasuk penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. |
| Target Wajib Pajak | Lebih spesifik untuk orang pribadi dan perseroan perorangan saja. |
Tabel di atas menggambarkan bagaimana pemerintah memperketat definisi omzet agar perhitungan batas minimal pajak menjadi lebih transparan. Dengan demikian, penentuan siapa yang berhak mendapatkan tarif 0,5 persen akan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
Target Penerbitan Aturan Baru
Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya sempat menjanjikan bahwa revisi atas PP 55/2022 ini akan segera ditandatangani oleh Presiden dalam waktu dekat. Target awalnya, regulasi ini diharapkan sudah bisa dipublikasikan pada semester pertama tahun 2026.
Ia menyatakan bahwa secara administratif, proses di kementerian terkait sudah mencapai tahap akhir. Semua tahapan krusial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah dilewati oleh tim perumus di kementerian.
"Semuanya sedang diproses dan sebentar lagi akan keluar. Seharusnya tetap bisa terbit pada semester I/2026 ini karena harmonisasi antarlembaga sudah selesai sepenuhnya," jelas Purbaya di kantor Kemenkeu.
Langkah percepatan ini dianggap sangat vital mengingat banyaknya pelaku usaha yang membutuhkan kepastian hukum terkait kewajiban pajak mereka. Tanpa aturan baru, dikhawatirkan terjadi kebingungan di lapangan terkait masa berlaku insentif yang ada saat ini.
Masyarakat kini menantikan realisasi dari janji pemerintah tersebut agar iklim usaha mikro dan kecil tetap kondusif. Dukungan fiskal melalui tarif pajak rendah tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga daya saing ekonomi rakyat di tengah tantangan global.
