Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang membawa sejumlah perubahan dalam lanskap perpajakan nasional. Meski ada aturan baru, masyarakat khususnya pelaku UMKM tidak perlu khawatir mengenai fasilitas omzet bebas pajak.
Ketentuan mengenai batas omzet tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dipastikan tetap berlaku seperti sebelumnya. Artinya, kebijakan yang meringankan beban pajak bagi pengusaha kecil ini tidak mengalami perubahan meskipun struktur regulasinya diperbarui.
Berdasarkan aturan tersebut, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto atau omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun mendapatkan keistimewaan khusus. Mereka tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) atas bagian omzet hingga mencapai Rp500 juta dalam satu tahun pajak.
Secara teknis, pelaku UMKM orang pribadi yang penghasilan kotornya belum menyentuh angka Rp500 juta dalam setahun tidak diwajibkan membayar PPh final sebesar 0,5%. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi para pelaku usaha mikro agar dapat terus mengembangkan bisnis mereka.
Landasan hukum yang mengatur fasilitas bebas pajak ini merujuk pada undang-undang berikut:
- Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 7 ayat (2a) yang menjadi dasar utama pemberian fasilitas batas omzet tidak kena pajak bagi individu.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 60 ayat (2) yang mempertegas mekanisme pembebasan pajak atas omzet hingga Rp500 juta.
Kutipan resmi dari Pasal 7 ayat (2a) UU PPh menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu tidak dikenai pajak atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta. Penegasan ini memberikan kepastian hukum yang kuat bagi para pelaku usaha kecil di Indonesia.
Pemerintah juga menyelaraskan aturan ini dengan PP 55/2022 yang menyatakan hal serupa mengenai pembebasan PPh untuk omzet di bawah batas tersebut. Kehadiran PP 20/2026 memang merevisi beberapa aspek dalam skema PPh Final UMKM, namun poin mengenai batas omzet ini tidak tersentuh revisi.
Perubahan Subjek yang Bisa Menggunakan PPh Final UMKM
Meskipun batas omzet tetap sama, PP 20/2026 membawa perubahan signifikan pada kriteria siapa saja yang boleh menikmati fasilitas PPh Final 0,5%. Fokus pemerintah kali ini adalah mempersempit subjek pajak agar lebih tepat sasaran bagi kelompok usaha tertentu.
Melalui regulasi terbaru ini, skema PPh final UMKM kini hanya dibatasi untuk tiga kategori subjek pajak saja. Perubahan ini bertujuan untuk menata kembali administrasi perpajakan agar fasilitas negara benar-benar dinikmati oleh yang berhak.
Berikut adalah daftar subjek pajak yang masih diperbolehkan menggunakan skema PPh Final UMKM menurut aturan baru:
- Wajib Pajak Orang Pribadi (Individu) yang menjalankan kegiatan usaha mandiri.
- Perseroan Perorangan yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Koperasi sebagai badan usaha yang berbasis pada asas kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan pembagian tersebut, terlihat bahwa badan usaha berbentuk CV, PT (selain perseroan perorangan), Firma, dan BUMDes tidak lagi bisa menggunakan PPh Final UMKM. Kebijakan ini diharapkan mendorong badan usaha tersebut untuk beralih ke skema pajak normal yang berbasis laba bersih.
Selain perubahan subjek, PP 20/2026 juga menetapkan batas waktu pemanfaatan tarif rendah bagi masing-masing kategori. Ketentuan ini sangat penting untuk dipahami agar wajib pajak bisa melakukan perencanaan pajak dengan lebih baik ke depannya.
Rincian durasi penggunaan fasilitas PPh Final UMKM bagi setiap subjek adalah sebagai berikut:
| Subjek Pajak | Jangka Waktu Pemanfaatan | Keterangan Tambahan |
|---|---|---|
| Orang Pribadi | Tanpa Batas Waktu | Selama omzet di bawah Rp4,8 miliar. |
| Perseroan Perorangan | Tanpa Batas Waktu | Memberikan kemudahan bagi pengusaha mandiri. |
| Koperasi | Maksimal 4 Tahun | Wajib beralih ke tarif umum setelah masa berlaku habis. |
Pemberian durasi tanpa batas bagi orang pribadi dan perseroan perorangan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung ekosistem kewirausahaan. Sementara itu, koperasi diberikan masa transisi selama empat tahun untuk mempersiapkan pembukuan yang lebih profesional sebelum masuk ke tarif umum.
Upaya Mencegah Penghindaran Pajak dan Praktik Ilegal
Hal menarik lainnya dalam PP 20/2026 adalah adanya klausul ketat untuk mencegah praktik penghindaran pajak. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pencegahan praktik "firm splitting" atau pemecahan usaha secara sengaja untuk tetap mendapatkan tarif murah.
Larangan praktik firm splitting ini tertuang dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e pada regulasi tersebut. Pemerintah ingin memastikan tidak ada perusahaan besar yang sengaja memecah diri menjadi entitas kecil hanya demi mengejar tarif PPh final 0,5%.
Selain menutup celah manipulasi omzet, aturan baru ini juga mengatur tentang pengeluaran yang tidak boleh menjadi pengurang pajak. Salah satu poin tegasnya menyasar pada biaya-biaya yang berkaitan dengan tindakan melanggar hukum dalam menjalankan bisnis.
Dalam Pasal 20A ditegaskan bahwa pemberian suap dan gratifikasi tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya transparansi dan integritas dalam dunia usaha di Indonesia.
Alasan di balik penegasan larangan pembiayaan suap dalam pelaporan pajak antara lain:
- Mempercepat proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
- Meningkatkan standar etika bisnis nasional agar setara dengan praktik internasional di negara-negara maju.
- Memastikan bahwa hanya pengeluaran sah yang boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan.
Kebijakan terkait larangan pembebanan biaya ilegal seperti suap sebenarnya sudah banyak diterapkan di berbagai negara anggota OECD lainnya. Hal ini juga menjadi topik bahasan dalam literatur perpajakan modern, termasuk dalam buku "Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan Edisi Kedua" terbitan DDTC.
Dengan diterbitkannya PP 20/2026, pemerintah berharap tercipta keadilan pajak yang lebih baik antara wajib pajak kecil dan besar. Di satu sisi, UMKM tetap dilindungi dengan batas bebas pajak Rp500 juta, namun di sisi lain, celah untuk penyalahgunaan aturan terus dipersempit demi kesehatan kas negara.
