Angkatan Laut Amerika Serikat menyita kapal kargo berbendera Iran, Touska, yang mencoba menembus blokade di dekat Selat Hormuz pada Minggu, 19 April 2026. Insiden ini terjadi di tengah eskalasi konflik yang pecah sejak Februari 2026, sebagaimana dilansir dari Kompas.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengonfirmasi bahwa kapal perusak rudal berpemandu militer negaranya berhasil mencegat kapal tersebut di perairan Teluk Oman. Langkah tegas diambil setelah awak kapal Iran mengabaikan peringatan untuk segera menghentikan laju kendaraan mereka.
"Hari ini sebuah kapal kargo berbendera Iran bernama Touska, dengan panjang hampir 900 kaki dan berat hampir sama dengan kapal induk, mencoba melewati blokade Angkatan Laut kita dan upaya mereka gagal," ujar Donald Trump, Presiden AS melalui Truth Social @realDonaldTrump, 20 April 2026.
Pemimpin Amerika Serikat tersebut menjelaskan bahwa kapal Touska sebelumnya telah masuk dalam daftar sanksi Departemen Keuangan AS akibat rekam jejak aktivitas ilegal. Petugas kini melakukan pemeriksaan intensif terhadap seluruh muatan yang berada di dalam kapal kargo raksasa tersebut.
"Kami memiliki kendali penuh atas kapal tersebut dan sedang memeriksa apa yang ada di dalamya," ucap Donald Trump, Presiden AS.
Pihak Iran memberikan respons melalui Juru Bicara Markas Besar Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari. Ia menegaskan kesiapan militer Republik Islam tersebut untuk memberikan jawaban atas tindakan agresif yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat terhadap kapal sipil mereka.
"Mengingat kondisi yang ada, setelah memastikan keselamatan keluarga dan awak kapal yang menjadi sasaran agresi AS, angkatan bersenjata Republik Islam Iran yang kuat akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap militer AS," kata Ebrahim Zolfaghari, Juru Bicara Markas Besar Khatam al-Anbiya.
Peneliti Senior Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Fauzia Cempaka, menilai penyitaan ini bukan sekadar insiden maritim biasa karena menyasar kapal sipil. Ia berpendapat bahwa situasi ini merupakan ujian berat bagi identitas nasional dan kredibilitas Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
"Namun, dengan tentu saja jika nantinya Iran tetap turun ke meja negosiasi, maka ini seperti membiarkan interpretasi sebagai kelemahan struktural yang tentu saja akan menghancurkan kredibilitas Iran yang diwakili IRGC," kata Fauzia Cempaka, Peneliti Senior ISI.
Fauzia juga menyoroti adanya perbedaan pendekatan antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang mengedepankan diplomasi dengan pihak militer. Perbedaan sikap ini diprediksi akan menyulitkan posisi Iran dalam menentukan delegasi untuk negosiasi tahap berikutnya.
"Misalnya yang menyatakan bahwa mereka akan segera melakukan respons dan retaliasi, dan ini tentu akan memberikan kesulitan kepada Iran untuk menurunkan perwakilannya," ujar Fauzia Cempaka, Peneliti Senior ISI.
