Pemerintah Amerika Serikat dan Iran dilaporkan masih harus menyelesaikan sejumlah poin krusial sebelum kesepakatan damai di antara kedua belah pihak dapat dicapai. Dilansir dari Media Indonesia, Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, menegaskan bahwa saat ini masih terlalu dini untuk memastikan waktu finalisasi perjanjian tersebut.
Rencana kesepakatan ini kabarnya akan memperpanjang masa gencatan senjata selama 60 hari. Selain itu, langkah tersebut bakal meluncurkan pembicaraan formal mengenai masa depan program nuklir Iran.
Pejabat Amerika Serikat menyebut kedua negara telah menyepakati kerangka kerja awal. Kendati demikian, kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, membantah bahwa kesepakatan tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak mereka.
JD Vance menjelaskan bahwa para negosiator saat ini tengah melakukan perundingan intensif mengenai klausul bahasa dalam perjanjian. Fokus utama pembahasan tersebut tertuju pada isu pengayaan uranium.
Pihak Amerika Serikat telah lama menuntut Iran untuk menghentikan produksi uranium yang diperkaya tinggi. Washington juga meminta pemusnahkan pasokan yang ada demi mencegah pembuatan senjata nuklir.
"Kami belum sampai di sana, tetapi kami sudah sangat dekat dan kami akan terus mengupayakannya," ujar Vance kepada wartawan di Washington DC seraya menambahkan bahwa ia meyakini pihak Iran bernegosiasi dengan "itikad baik".
Tekanan Politik dan Opsi Militer Gedung Putih
Sejak gencatan senjata awal berlaku pada 8 April, Presiden Donald Trump berulang kali mengklaim kedua pihak mendekati kesepakatan. Walau demikian, belum ada hasil substantif yang terlihat di lapangan hingga kini.
Donald Trump sendiri menghadapi tekanan politik yang meningkat dari sekutu negara Teluk, kubu Demokrat, hingga internal Republik. Berbagai pihak tersebut mengkhawatirkan durasi konflik yang terus berjalan.
Gedung Putih menegaskan bahwa "Opsi B" berupa kembalinya operasi militer tetap disiapkan jika negosiasi menemui jalan buntu. Sebaliknya, jika perpanjangan gencatan senjata disetujui, kedua tim bisa beralih membahas masalah teknis yang rumit.
Masalah teknis tersebut mencakup opsi pengenceran cadangan uranium Iran di lokasi langsung atau di negara ketiga. Draf perjanjian yang beredar menyebutkan bahwa kesepakatan ini akan membuka akses tanpa batas di Selat Hormuz.
Sebagai imbal balik dari pembukaan jalur vital pasokan minyak dunia tersebut, Iran diberi waktu 30 hari untuk membersihkan ranjau. Sementara itu, Amerika Serikat akan mencabut blokade maritim dan memberikan kelonggaran sanksi penjualan minyak Iran.
Saling Tuduh Pelanggaran di Lapangan
Sebelumnya, media pemerintah Iran sempat merilis draf memorandum 14 poin yang menuntut penarikan pasukan Amerika Serikat dari sekitar Iran. Namun, draf tersebut langsung dibantah oleh Gedung Putih sebagai kebohongan total.
Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, juga menolak mendahului keputusan akhir dari presiden terkait perkembangan negosiasi ini.
"Adalah selalu sebuah kesalahan untuk mendahului presiden, dan ini semua akan menjadi keputusan presiden," tegas Bessent.
Situasi di lapangan sendiri terus memanas lantaran kedua negara saling tuduh melanggar gencatan senjata yang rapuh. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengklaim telah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat.
Serangan tersebut diklaim sebagai balasan atas aksi udara semalam oleh Amerika Serikat di Iran selatan. Media Iran juga menyatakan telah menjatuhkan pesawat atau drone milik Amerika Serikat.
Namun, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) langsung membantah keras klaim tersebut melalui pernyataan resmi mereka.
"Tidak ada pesawat AS yang ditembak jatuh. Semua aset udara AS telah dihitung dan dipastikan aman," tulis CENTCOM melalui media sosial.
