Pemerintah Amerika Serikat dan Iran masih harus merampungkan sejumlah poin krusial sebelum perjanjian perdamaian resmi dapat disepakati. Ketidakpastian mengenai waktu finalisasi kesepakatan ini disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, di Washington DC, seperti dilansir dari Media Indonesia.
Rencana perjanjian tersebut mencakup perpanjangan masa gencatan senjata selama 60 hari. Selain itu, kedua belah pihak dijadwalkan untuk memulai dialog formal terkait kelanjutan program nuklir Iran.
Hingga saat ini, para delegasi kedua negara masih melakukan perundingan intensif mengenai draf klausul perjanjian, khususnya terkait regulasi pengayaan uranium. Amerika Serikat tetap mendesak Iran untuk menghentikan produksi uranium tingkat tinggi serta melenyapkan stok yang ada.
"Kami belum sampai di sana, tetapi kami sudah sangat dekat dan kami akan terus mengupayakannya," ujar Vance kepada wartawan di Washington DC seraya menambahkan bahwa ia meyakini pihak Iran bernegosiasi dengan "itikad baik".
Meskipun Presiden Donald Trump berulang kali menyatakan bahwa kesepakatan sudah dekat sejak gencatan senjata awal bergulir pada 8 April, hasil nyata belum terlihat di lapangan. Pemerintah Amerika Serikat bahkan tetap menyiapkan operasi militer sebagai opsi cadangan jika proses negosiasi menemui jalan buntu.
Di sisi lain, rancangan perjanjian yang beredar mengindikasikan pembukaan akses bebas di Selat Hormuz sebagai jalur logistik minyak mentah dunia. Iran akan diberikan waktu sebulan untuk melakukan pembersihan ranjau, sementara Amerika Serikat akan mencabut blokade maritim serta melonggarkan sanksi ekonomi terhadap penjualan minyak Iran.
Di tengah proses diplomasi tersebut, ketegangan sempat meningkat setelah media pemerintah Iran mempublikasikan draf memorandum 14 poin yang menuntut penarikan mundur militer Amerika Serikat. Pihak Gedung Putih segera membantah keabsahan dokumen tersebut dan menyebutnya sebagai sebuah kebohongan.
"Adalah selalu sebuah kesalahan untuk mendahului presiden, dan ini semua akan menjadi keputusan presiden," tegas Bessent selaku Menteri Keuangan AS.
Kondisi keamanan di lapangan tetap rentan karena kedua belah pihak saling melempar tuduhan terkait pelanggaran gencatan senjata. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengklaim telah melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat menyusul serangan udara di wilayah Iran selatan.
Media Iran juga menyebarkan informasi mengenai jatuhnya armada udara milik Amerika Serikat. Kendati demikian, pihak Komando Pusat AS (CENTCOM) segera mengeluarkan pernyataan resmi untuk menyangkal klaim sepihak tersebut.
"Tidak ada pesawat AS yang ditembak jatuh. Semua aset udara AS telah dihitung dan dipastikan aman," tulis CENTCOM melalui media sosial.
