Pemerintahan Donald Trump tengah berupaya memfinalisasi nota kesepahaman (MoU) dengan Iran guna meredakan konflik di Timur Tengah. Seperti diberitakan oleh Media Indonesia, fokus utama dari kesepakatan ini adalah pembukaan kembali Selat Hormuz bagi lalu lintas kapal tanker minyak.
Rencana tersebut memicu kekhawatiran mendalam dari sekutu utama Amerika Serikat (AS), yaitu Israel dan negara-negara Arab di kawasan Teluk. Kesepakatan yang sedang digodok ini bertujuan mengakhiri blokade pelabuhan Iran oleh AS dan menghentikan pertempuran selama setidaknya 60 hari.
Sebagai imbalannya, Iran akan membuka kembali Selat Hormuz dan membebaskan biaya transit. Langkah ini dilakukan selama negosiasi mengenai program nuklir dan tata kelola jalur air strategis tersebut berlanjut.
Israel menyatakan keprihatinan bahwa kesepakatan ini hanya akan meringankan tekanan ekonomi dan militer terhadap Teheran. Menurut pihak Israel, langkah ini tidak menyelesaikan masalah inti, yaitu ambisi nuklir Iran.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dijadwalkan mengadakan rapat kabinet keamanan untuk membahas perkembangan ini. Pejabat Israel khawatir pendekatan bertahap yang menunda isu nuklir ke tahap berikutnya akan memberikan ruang bagi Iran untuk memperkuat posisinya.
Selain itu, Israel merasa kurang dilibatkan dalam konsultasi mengenai detail negosiasi tersebut. Ada empat poin utama yang menjadi bagian dari draf perjanjian damai 14 poin yang hampir final ini.
Poin pertama adalah gencatan senjata minimal 60 hari, diikuti pembukaan kembali Selat Hormuz untuk lalu lintas energi global. Poin berikutnya mencakup pelepasan sebagian aset Iran yang dibekukan dengan estimasi mencapai US$100 miliar atau sekitar Rp1.700 triliun, serta negosiasi lanjutan mengenai pengayaan uranium Iran.
Sikap Negara Teluk dan Dampak Ekonomi
Negara-negara Arab di Teluk menyambut baik peluang berakhirnya serangan terhadap fasilitas energi mereka. Namun, mereka tetap waspada bahwa kesepakatan ini bisa membuat Iran merasa lebih berani menggunakan ancaman militer di masa depan.
Kekhawatiran ini muncul terutama setelah armada AS ditarik dari kawasan tersebut. Di sisi lain, pasar global merespons positif potensi penurunan risiko gangguan pasokan energi dari sisi ekonomi.
Jika Selat Hormuz kembali normal pada Juni, harga minyak mentah Brent diprediksi bisa turun ke level US$89 per barel pada akhir tahun. Sebelumnya, harga minyak mentah sempat menyentuh angka US$103,54 per barel.
Tantangan Implementasi Kesepakatan
Meskipun Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, menyatakan ada kemajuan dalam 48 jam terakhir, kritik keras datang dari faksi elang di AS. Senator Lindsey Graham dan Ted Cruz mengkritik kesepakatan yang dianggap hanya menguntungkan posisi tawar Iran tanpa jaminan keamanan yang mengikat.
Selain itu, pemulihan arus logistik tidak akan terjadi secara instan setelah draf perjanjian disepakati. CEO Adnoc memperkirakan aliran melalui Hormuz membutuhkan waktu setidaknya empat bulan untuk mencapai 80% dari level sebelum perang.
Biaya perbaikan infrastruktur energi yang rusak akibat konflik juga diperkirakan memakan anggaran yang besar. Nilai perbaikan tersebut diprediksi mencapai US$58 billion.
Hingga saat ini, para mediator termasuk Pakistan dan Qatar masih terus bekerja keras. Mereka memastikan apakah kesepakatan ini akan menjadi solusi permanen atau sekadar perpanjangan gencatan senjata sementara yang rentan pecah kembali.
