Aparat keamanan Arab Saudi terus meningkatkan intensitas operasi pengamanan guna membatasi akses masuk jemaah tanpa izin ke Kota Suci Makkah dan wilayah suci lainnya. Upaya ini dilakukan secara masif menjelang dimulainya musim haji tahun ini.
Dilansir dari Cahaya, otoritas setempat memberikan penegasan bahwa setiap individu yang melanggar ketentuan perizinan akan menghadapi tindakan tegas. Sanksi yang disiapkan mulai dari penangkapan hingga proses hukum berat bagi para pelanggar.
Kepolisian Makkah baru-baru ini berhasil mengamankan seorang warga negara Yaman yang diduga melakukan penipuan melalui media sosial. Pelaku menyebarkan iklan palsu yang menawarkan izin masuk ilegal ke Makkah kepada calon jemaah.
Dalam operasi yang berbeda, petugas juga menangkap lima warga negara Mesir. Mereka diketahui telah melanggar aturan haji karena memasuki dan tinggal di kawasan Makkah tanpa memiliki dokumen izin resmi dari pemerintah setempat.
Tindakan tegas juga menyasar pihak-pihak yang membantu mobilisasi jemaah ilegal. Aparat keamanan menangkap seorang warga Pakistan yang kedapatan mencoba menyelundupkan lima orang rekan senegaranya ke dalam wilayah Makkah.
Kasus serupa melibatkan seorang warga Mesir yang tertangkap karena menyembunyikan dua orang di dalam kompartemen kendaraan yang telah dimodifikasi. Selain itu, seorang warga Myanmar juga diamankan saat mengangkut enam orang secara ilegal menuju kota suci.
Semua pelaku yang terlibat dalam aksi penyelundupan dan pelanggaran izin tersebut saat ini telah diproses secara hukum. Pihak kepolisian juga telah merujuk para tersangka kepada penuntutan umum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.
Sanksi Denda dan Deportasi bagi Pelanggar
Ministry of Interior Arab Saudi telah menetapkan besaran denda bagi siapa saja yang nekat melaksanakan atau mencoba berhaji tanpa izin resmi. Sanksi administratif berupa denda hingga 20.000 riyal Saudi atau sekitar Rp 92,4 juta akan diberlakukan.
Aturan denda ini juga berlaku bagi pemegang visa kunjungan yang nekat memasuki kawasan Makkah pada rentang waktu 18 April hingga 31 Mei. Otoritas memperketat pengawasan pada periode tersebut guna memastikan ketertiban ibadah.
Bagi pihak yang memfasilitasi pelanggaran, seperti penyedia akomodasi, transportasi, atau pemohon visa kunjungan untuk haji ilegal, sanksi jauh lebih berat. Denda maksimal mencapai 100.000 riyal Saudi atau setara Rp 462 juta dapat dikenakan.
Pemerintah Arab Saudi juga akan melakukan deportasi terhadap para pelanggar dan memberikan larangan masuk kembali ke wilayah kerajaan selama 10 tahun. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut jemaah tanpa izin juga terancam disita berdasarkan keputusan pengadilan.
Direktorat Jenderal Keamanan Publik mengimbau seluruh masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran aturan haji melalui nomor darurat 911 untuk wilayah Makkah, Riyadh, dan Madinah. Hal ini dilakukan demi menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah resmi selama beribadah.
