Sebanyak 20 ribu jemaah haji Indonesia dipastikan akan mengikuti skema tanazul pada puncak ibadah haji 2026 di Arafah, Muzdalifah, dan Mina untuk mengurai kepadatan, Selasa (19/5/2026). Langkah penataan pergerakan ini dilansir dari Cahaya guna memfasilitasi jemaah agar langsung kembali ke hotel setelah melontar Jumrah Aqabah tanpa menginap di tenda Mina.
Kuota perpindahan yang disetujui oleh otoritas Arab Saudi tersebut lebih kecil dari pengajuan awal pemerintah Indonesia. Penentuan mengenai daftar jemaah yang masuk dalam program resmi ini akan dikelola langsung oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi.
Pengurangan kepadatan di area maktab menjadi fokus utama dalam penerapan kebijakan akomodasi tersebut. Wakil Menter Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan penjelasan mengenai alasan pembatasan kuota tersebut oleh pihak Kerajaan.
"Kita mengajukan tanazul secara resmi 80 ribu. Tapi karena pengelolaan mobilitas, tentu kita menghormati dan mengikuti instruksi Kerajaan Saudi, maka yang bisa diizinkan melakukan tanazul itu sekitar 20 ribu," kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Pemerintah Indonesia juga memberikan ruang bagi jemaah yang ingin melakukan perpindahan secara mandiri. Kendati demikian, terdapat sejumlah regulasi ketat dan prosedur pelaporan resmi yang wajib dipenuhi oleh jemaah yang bersangkutan.
"Tanazul mandiri itu silakan bisa dilakukan, tapi harus memperhatikan dua aspek. Satu, melaporkan secara resmi ke Kemenhaj," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Konsekuensi logistik akan langsung diberlakukan bagi jemaah yang mengambil jalur mandiri ini. Penghentian penyediaan katering dilakukan karena sistem distribusi makanan dari syarikah hanya menyasar tenda-tenda resmi di Mina.
"Ketika melakukan tanazul mandiri, secara otomatis tidak dapat difasilitasi konsumsinya," ungkap Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Kondisi lalu lintas di sekitar hotel juga menjadi faktor pembatas yang menyulitkan pergerakan logistik mandiri. Aparat keamanan setempat menerapkan penutupan jalur yang sangat ketat bagi kendaraan umum selama fase puncak haji berlangsung.
"Nggak ada transportasi yang bisa masuk lalu lalang dengan mudah ketika puncak haji. Oleh sebab itu, kalau mau tanazul mandiri harus dilaporkan, harus bikin pernyataan, artinya tidak dapat konsumsi, layanan konsumsi," tegas Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Faktor pengamanan di luar kawasan utama Armuzna turut menjadi poin penting yang diingatkan kepada para jemaah. Hal ini berkaitan dengan konsentrasi personel keamanan Arab Saudi yang akan mayoritas berjaga di area puncak ibadah.
"Nah, keamanan di hotel harus menjadi perhatian," kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Masalah pergerakan fisik jemaah dari hotel menuju tempat melontar jumrah juga diminta untuk direncanakan secara matang. Pengaturan jadwal pergerakan yang tidak tepat dikhawatirkan dapat memicu penumpukan massa yang membahayakan keselamatan.
"Because Kerajaan Arab Saudi mewanti-wanti jangan sampai ada crash. Itu nanti akan menyebabkan banyak bahaya dan risiko. Oleh sebab itu, ada baiknya tanazul memang harus tanazul yang resmi," pungkas Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umrah.
