Kementerian Keuangan menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai gaji pegawai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada tahap awal operasional. Dukungan pendanaan ini dijadwalkan berlangsung selama dua tahun pertama sebagaimana disampaikan di Jakarta pada Selasa (5/5/2026).
Skema pembiayaan tersebut berfungsi sebagai jembatan pendanaan hingga koperasi mampu menghasilkan pendapatan sendiri. Berdasarkan laporan dari Money, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, memastikan bahwa dukungan fiskal telah disiapkan untuk masa transisi tersebut.
"Untuk 2 tahun pertama itu akan diupayakan dari APBN," ujar Askolani, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
Proses pengisian sumber daya manusia dalam program ini melibatkan kerja sama lintas instansi. Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertugas mengoordinasikan tahapan seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test.
"Kalau untuk kegiatan rekrutmennya, kembali di masing-masing K/L. Untuk penerimaan pegawainya, nanti ada BKN, untuk Kementerian PANRB, dan untuk Danantara," jelas Askolani, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
Pemerintah merancang skema ini agar operasional koperasi tidak terhambat oleh kendala pendanaan di masa awal pembentukan. Setelah melewati masa dua tahun, KDMP diharapkan sudah memiliki basis usaha yang kuat untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional secara mandiri.
"Planningnya pemerintah itu dalam 2 tahun pertama akan didukung dari APBN. Setelah 2 tahun, dia akan menggunakan dana operasionalnya dari KDMP," kata Askolani, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
Target utama dari kebijakan ini adalah terciptanya kemandirian ekonomi melalui koperasi di tingkat desa. Pemerintah optimis bahwa unit usaha tersebut akan mencapai titik impas dan mulai membukukan laba setelah masa pendampingan berakhir.
"Yang mudah-mudahan dia sudah mulai eksis, dia mulai untung. Jadi, bridging awal yang akan didukung dari APBN untuk 2 tahun pertama," lanjut Askolani, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
Saat ini, rincian mengenai total alokasi anggaran masih dalam tahap pematangan. Pendanaan tersebut dirancang melibatkan koordinasi antar-kementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga terkait, termasuk sinergi dengan Agrinas Pangan Nusantara.
"Nanti detail dari APBNnya lagi didiskusikan di internal Kemenkeu," ungkap Askolani, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
