Alokasi anggaran nutrisi untuk Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, tengah menjadi pusat perhatian publik setelah rincian dana APBD 2026 bocor ke media sosial. Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin diketahui menganggarkan dana mencapai ratusan juta rupiah hanya untuk kebutuhan konsumsi buah dan susu pejabat tersebut.
Data yang beredar sejak Rabu, 6 Mei 2026, memicu gelombang kritik dari masyarakat luas karena dinilai tidak proporsional. Seperti diberitakan oleh Suara, informasi ini pertama kali mencuat melalui unggahan akun Instagram @infocerewet_kalsel yang menampilkan tangkapan layar sistem informasi pengadaan daerah.
Dalam dokumen tersebut, terlihat dua pos anggaran khusus yang dialokasikan bagi sang Wakil Wali Kota. Rincian pertama menunjukkan angka sebesar Rp104.788.800 yang diperuntukkan bagi belanja buah-buahan, sedangkan pos kedua mencapai Rp124.260.000 murni untuk belanja susu.
Total dana yang dialokasikan dari kas daerah untuk asupan gizi orang nomor dua di Banjarmasin tersebut menembus angka lebih dari Rp229 juta. Besarnya nominal ini dianggap tidak masuk akal oleh warganet, mengingat dana tersebut bersumber dari uang rakyat yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan fasilitas publik.
Akun yang mengunggah temuan tersebut bahkan menyematkan label "Absurd" pada tangkapan layar sistem pengadaan tersebut. Kritik tajam pun membanjiri kolom komentar, menyindir kontrasnya fasilitas pejabat dengan kondisi ekonomi masyarakat umum.
"4 Sehat 5 Sempurna Rakyat Yang Mampus," tulis @infocerewet_kalsel dalam keterangan unggahannya.
Belum Ada Klarifikasi Resmi dari Pemkot Banjarmasin
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kota Banjarmasin belum memberikan keterangan atau klarifikasi resmi mengenai dasar penentuan besaran anggaran tersebut. Urgensi dari belanja nutrisi bernilai fantastis yang menguras APBD 2026 ini pun masih dipertanyakan oleh berbagai pihak.
Publik menyoroti bahwa alokasi anggaran yang sangat spesifik untuk konsumsi harian individu pejabat seharusnya bisa dievaluasi kembali. Hingga artikel ini dipublikasikan, belum ada pernyataan lebih lanjut terkait kemungkinan revisi atau penjelasan teknis dari Bagian Umum Pemkot Banjarmasin mengenai pengadaan tersebut.
