Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi mengenai alokasi anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam program Teras Ekbis di YouTube Kompas TV, Sabtu (25/4/2026).
Langkah ini diambil guna merespons sorotan publik terkait biaya pengadaan perlengkapan peserta, termasuk isu harga kaus kaki yang mencapai Rp100 ribu per pasang. Dilansir dari Kompas, Dadan menyatakan pihaknya memantau langsung reaksi masyarakat di media sosial.
"Ya, saya tahu. Saya lihatin semua, lihat komennya juga. Lucu-lucu," katanya Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Dadan menjelaskan bahwa perhatiannya tidak hanya tertuju pada unggahan yang menampilkan dirinya, melainkan juga pernyataan Presiden yang tersebar di jagat maya.
"Semua posting, biasanya tidak hanya terkait saya, tapi secara umum. Misalnya ketika ada Pak Presiden menyampaikan sesuatu diposting, bagus kan. Lalu saya lihat isinya apa tuh komennya. Hanya untuk melihat saja," lanjut Dadan Hindayana.
Pihak BGN menegaskan pentingnya meluruskan persepsi publik mengenai rincian anggaran pengadaan, khususnya pada sektor pendidikan pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Ketika ada posting saya juga saya lihat komennya. Lucu-lucu," lanjut Dadan Hindayana.
Terkait polemik biaya perlengkapan, Dadan memaparkan bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari pendidikan SPPI yang dilaksanakan di Universitas Pertahanan. Ia menyebut sejarah pendanaan program ini telah melewati beberapa tahap sejak awal pembentukannya.
"Satu, terkait dengan kaus kaki. Ini kan diadakan berkaitan dengan pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Pertahanan," tuturnya Dadan Hindayana.
Dadan merinci bahwa pada angkatan pertama, seluruh biaya pendidikan tidak menggunakan dana negara melainkan kontribusi dari pihak eksternal sebelum pelantikan Presiden dilakukan.
"Itu yang ramai itu adalah untuk batch tiga. Jadi perlu diketahui, batch satu yang dulu sebelum Pak Presiden dilantik, itu pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia-nya didanai oleh hamba Allah," katanya Dadan Hindayana.
Seluruh peserta pendidikan yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia menerima paket seragam lengkap guna menunjang aktivitas mereka selama masa pelatihan.
"Dan itu seragamnya tidak hanya satu. Ada PDH, PDL, terus seragam olahraga, dan lain-lain. Nah itu sudah terjadi di SPPI batch satu, dengan dana (dari) hamba Allah," ungkap Dadan Hindayana.
Memasuki angkatan kedua, BGN telah resmi terbentuk dan mulai mengambil alih tanggung jawab pendanaan melalui mekanisme Anggaran Biaya Tambahan (ABT) pada tahun anggaran 2024.
"Nah kemudian batch dua, itu Badan Gizi sudah mulai terbentuk. Tapi pendidikannya waktu itu kan sudah lebih awal, tapi kemudian kita bisa handle dananya di tahun 2024, karena kita mendapatkan anggaran biaya tambahan," beber Dadan Hindayana.
Untuk pelaksanaan tahun 2025, Dadan menegaskan bahwa dana tetap bersumber dari pagu anggaran BGN, namun proses eksekusinya diserahkan kepada institusi pertahanan negara.
"Itu memang dana anggaran Badan Gizi Nasional. Kemudian kita swakkelolakan tipe 2 kepada UNHAN dan Kementerian Pertahanan," tegas Dadan Hindayana.
Keputusan menggunakan metode swakelola diambil karena para peserta SPPI dididik dengan standar Komando Cadangan (Komcad) yang mewajibkan keseragaman total dari ujung kepala hingga kaki.
"Komando cadangan itu kan mirip seperti militer kan yang harus seragam seluruhnya. Jadi mulai dari topi sampai sepatu dan kaos kaki, ya mereka seragam. Dan seluruh pengadaannya ada di Universitas Pertahanan," katanya Dadan Hindayana.
Dari total pagu Rp1,1 triliun, mayoritas dana didistribusikan ke Universitas Pertahanan sebesar Rp700 miliar, sementara sisanya sebesar Rp400 miliar dikelola oleh Kementerian Pertahanan.
"Di mana yang Rp700 miliarnya ke Universitas Pertahanan, yang Rp400 miliarnya ke Kementerian Pertahanan. Jadi, seluruh pengelolaan anggaran ada di sana, bukan di Badan Gizi Nasional," imbuhnya Dadan Hindayana.
