Kawasan sekitar Monas, Jakarta Pusat, dipadati ratusan massa yang mengikuti Aksi Kamisan ke-908, Kamis (21/5/2026) sore. Peringatan 28 tahun Peristiwa Reformasi Mei 1998 menjadi momen utama dalam aksi kali ini, seperti dilansir dari Megapolitan.
Ratusan peserta aksi yang kompak berpakaian serba hitam duduk berjejer di aspal jalan, membentuk barisan yang memanjang di seberang Istana Negara. Deretan payung hitam yang menjadi simbol Aksi Kamisan juga terlihat berjajar digunakan oleh para massa aksi berlindung dari teriknya matahari sore.
Berbagai atribut spanduk berisi tuntutan hingga kritik terhadap pemerintah dibentangkan di area aksi. Salah satu yang menyita perhatian adalah spanduk besar berwarna hitam dengan lambang Garuda dan tulisan "Reformati" di tengah titik aksi.
Penampilan musik, puisi, dan orasi silih berganti di depan para massa aksi. Terdapat pula aksi solidaritas mengumpulkan surat yang ditulis oleh peserta aksi dan nantinya akan diberikan kepada Andrie Yunus yang saat ini sedang dalam perawatan usai disiram air keras.
Perwakilan mahasiswa Universitas Indonesia, Albani Ilmi, menyampaikan orasi yang berisi kekecewaan mendalam atas cita-cita reformasi saat ini.
"Reformasi yang awalnya adalah impian, harapan, cita-cita, tuntutan, dengan banyak sekali darah pengorbanan, banyak sekali tangisan dari keluarga korban, tapi saat ini kondisi cita-cita reformasi seperti sudah tidak lagi berdiri," kata Albani dalam orasinya di Aksi Kamisan.
Albani membandingkan empat tuntutan dalam reformasi yang kondisinya kini disebut justru berjalan mundur. Poin pertama yang disorot adalah perihal pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dinilai masih belum berhasil dituntaskan.
Ia menyoroti kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang diputus bersalah saat memutus peraturan yang membuat Gibran Rakabuming Raka bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden RI.
"Saat ini banyak sekali pejabat kita yang adalah hasil dari nepotisme. Bahkan dalam kasus wakil presiden kita, kita menyebutnya 'anak haram konstitusi' karena saat itu ketua hakim MK adalah pamannya sendiri dan presidennya adalah bapaknya sendiri," ucap Albani.
Tuntutan terkait penghapusan Dwifungsi ABRI juga menjadi sorotan Albani yang menilai kondisinya saat ini justru kembali seperti zaman orde baru. Militer dianggap perlahan kembali masuk ke ranah sipil melalui perluasan komando teritorial dan pelibatan dalam program di desa-desa hingga Papua.
"Hapuskan dwifungsi ABRI! Itu kata mahasiswa di tahun '98, itu kata rakyat Indonesia. Tapi apa? Undang-Undang TNI keluar. Hantu bayang-bayang dwifungsi ABRI mulai kembali, bahkan kata-katanya pejabat TNI mengakui sekarang bukan dwifungsi, kata-katanya sekarang multifungsi," ujarnya.
Kritik juga diarahkan pada tuntutan mengadili Soeharto beserta kroninya yang dinilai seolah berbalik arah. Kasus aktivis KontraS, Andrie Yunus, dicontohkan sebagai bentuk penegakan hukum yang belum berkeadilan usai insiden penyiraman air keras.
Proses hukum yang dijalankan di Pengadilan Militer dianggap menjadi gambaran bahwa supremasi hukum di Indonesia masih belum ditegakkan secara maksimal.
"Keadilan apa yang didapat? Kita minta pelaku-pelakunya diseret ke pengadilan umum, tapi pelaku-pelakunya ada di pengadilan militer. Dan di pengadilan militer kita tahu, penuh dengan kerahasiaan, penuh dengan intrik-intrik," tuturnya.
Albani menyimpulkan bahwa tidak terpenuhinya poin-poin tuntutan tersebut pada hari ini menandakan reformasi telah mati di tangan pemerintah.
"Sekerang apa yang kita harapkan dari reformasi, teman-teman? Kami dari BEM UI mengatakan bahwa reformasi telah mati. Reformasi sudah dikubur dalam-dalam, dan yang menguburnya bukan kita. Yang menguburnya adalah pemerintah kita sendiri," serunya.
Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional (FMN) Dimas Raf menilai adanya kemiripan situasi sosial-politik saat ini dengan krisis menjelang tahun 1998.
"Kondisi sosial politik di mana pemerintahan fasis Orde Baru pimpinan Soeharto berhasil ditumbangkan oleh gerakan rakyat tahun 98, kurang lebih sama dengan kondisi hari ini," kata Dimas.
Faktor utama yang dinilai membawa Indonesia ke dalam kondisi krisis adalah ketidakstabilan perekonomian dan kenaikan harga bahan pokok.
"Kemudian melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar... Rakyat kesulitan untuk mencari makan, rakyat kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, yang diiringi dengan represivitas (tindakan menekan) yang luar biasa tinggi oleh pemerintahan," ucapnya.
Sejarah gerakan rakyat 1998 dipandang Dimas sebagai pencapaian besar yang tetap memiliki kekurangan, khususnya pada pengorganisasian gerakan buruh dan petani. Namun, keberhasilan mengubah jalannya pemerintahan dipandang sebagai kenyataan yang dapat terulang jika penguasa tidak berbenah.
"Tapi apa pun itu, jatuhnya Soeharto tahun 98 adalah bukti nyata bahwa untuk menjatuhkan atau menggulingkan satu pemerintahan yang berkuasa 32 tahun dengan kekerasan militernya itu bukan mimpi di siang bolong. Dan saya rasa hukum yang sama secara subjektif dan objektif juga berlaku bagi rezim hari ini," ujar dia.
Salah seorang peserta aksi bernama Ferdi (26) menyatakan sepakat terhadap penggunaan istilah 'reformati' untuk menggambarkan kondisi demokrasi terkini yang dianggap seperti sedang koma melalui regulasi undang-undang.
"Bedanya, kalau dulu penindasannya terang-terangan pakai laras panjang, sekarang penindasannya dibungkus pakai stempel undang-undang, putusan pengadilan, dan seolah-olah demokratis karena kita masih disuruh nyoblos pas pemilu," ujarnya.
Kehadiran massa di seberang Istana disebut bukan lagi sekadar menuntut keadilan, melainkan memberikan peringatan kepada pemerintah mengenai keberadaan masyarakat yang siap mengawal hak-hak publik.
"Aksi Kamisan hari ini, buat kami, bukan lagi sekadar merayakan atau mengenang reformasi. Ini ibarat tahlilan. Kita sedang berdiri di sini untuk mengingatkan apabila pemerintah tidak berbenah, maka reformasi bisa saja terulang kembali seperti dahulu," tutur Ferdi.
