Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI dalam rangka peringatan May Day pada Jumat (1/5/2026). Massa mendesak pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru guna memperbaiki kondisi kerja yang dinilai masih buruk di Indonesia.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap situasi ketenagakerjaan nasional, namun buruh menegaskan bahwa demonstrasi tersebut bukan bentuk kebencian terhadap pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan oleh pimpinan buruh saat melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI sebagaimana dilansir dari Nasional.
"Pada kesempatan hari ini, memang kami sengaja melakukan aksi di gedung DPR, tidak di Monas bersama Presiden. Kami juga diundang, tapi bukan berarti kami apa, membenci pemerintahan dan lain sebagainya," kata Sunarno, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
Sunarno menjelaskan bahwa keputusan untuk tetap berunjuk rasa di parlemen didasari oleh keinginan menyerap aspirasi langsung dari pekerja di tingkat bawah. Ia menilai regulasi yang ada saat ini belum memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja.
"Tapi, dengan situasi yang terjadi saat ini atau kondisi ketenagakerjaan yang ada saat ini masih sangat buruk, artinya kami masih ingin menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dari kawan-kawan di grassroot," kata Sunarno.
Massa yang memadati kawasan Senayan tersebut terdiri dari beragam elemen organisasi mulai dari serikat buruh industri, media, hingga sektor kesehatan. Aliansi Gebrak mengonsolidasikan berbagai kekuatan sipil dalam aksi peringatan hari buruh internasional ini.
"Kami dari aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat yang terdiri dari berbagai macam organisasi. Dari serikat buruh, ada kawan dari Konfederasi KASBI, ada dari FSBM, ada Sindikasi pekerja media dan industri kreatif, ada kawan-kawan FSPM, lalu juga ada kawan-kawan KSN. Lalu juga ada Serikat Pekerja Kampus dan juga ada Pekerja Medis dan Kesehatan, lalu juga ada kawan-kawan FPBI," ujar Sunarno.
Selain elemen buruh formal, gerakan ini juga didukung oleh kelompok masyarakat sipil lainnya termasuk mahasiswa dan organisasi non-pemerintah. Partisipasi luas ini menunjukkan keresahan yang merata di berbagai lapisan masyarakat terkait kebijakan agraria dan lingkungan hidup.
"Lalu juga ada kawan-kawan dari petani, beberapa serikat petani yang tergabung dalam konsorsium pembaruan agraria di beberapa daerah. Lalu juga ada kawan-kawan dari mahasiswa, ada kawan-kawan dari LMND, SMI dan Sempro. Lalu juga ada kawan-kawan perwakilan dari organisasi masyarakat, NGO, ada YLBHI, LBH Jakarta, ada KontraS, ada Walhi, ada Greenpeace, dan mungkin beberapa organisasi yang lainnya," kata dia.
Fokus utama aksi ini adalah penyampaian aspirasi dari beragam sektor pekerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Buruh menuntut perubahan nyata pada sistem kerja yang saat ini diterapkan di berbagai lini industri.
"Baik di industri manufaktur, di kawasan-kawasan industri, di perkebunan, di pertambangan, tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan lain sebagainya," ucap dia.
Dalam audiensi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima langsung perwakilan massa. Dasco juga menyampaikan pesan khusus dari Kepala Negara kepada para peserta aksi yang hadir di kompleks parlemen.
"Mohon maaf agak terlambat, tadi Saya menerima telepon dari Bapak Presiden. Walaupun tadi kawan-kawan tidak bersama dengan Presiden merayakan hari buruh, titip salam dari Bapak Presiden mengucapkan selamat hari buruh buat kawan-kawan sekalian," kata Dasco.
Perwakilan massa buruh dan mahasiswa diarahkan menuju Ruang Abdul Muis di Gedung Nusantara untuk menyampaikan poin-poin tuntutan. Pembentukan UU Ketenagakerjaan baru dianggap mendesak setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang mencakup aturan pengupahan dan status kerja.