Pengamat Tata Kota Universitas Indonesia, Muh Azis Muslim, menilai tingkat kepadatan penduduk dan kekumuhan ekstrem di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, berakar dari kegagalan perencanaan kota. Kondisi wilayah tersebut dilaporkan pada Kamis (7/5/2026) sebagai salah satu area dengan kategori kumuh berat di Jakarta.
Azis menjelaskan bahwa permasalahan ini dipicu oleh ketiadaan cetak biru pembangunan yang berkelanjutan serta pergeseran fokus pembangunan ekonomi di ibu kota. Sejarah Tambora sebagai pusat ekonomi dekat Pelabuhan Sunda Kelapa pada masa lampau menjadikannya tujuan utama pendatang untuk mencari nafkah.
"Dari sini saja sudah nampak ya kegagalan di dalam melakukan perencanaan pembangunan kota. Ketiadaan masterplan yang mencakup keseluruhan wilayah yang ada di Jakarta secara berkelanjutan," ujar Azis, dilansir dari Megapolitan pada Jumat (8/5/2026).
Analisis tersebut merujuk pada posisi strategis Tambora di masa lalu yang dikelilingi sentra industri dan pasar besar. Hal ini mendorong terbentuknya kantong-kantong hunian tanpa pengawasan tata ruang yang memadai dari otoritas terkait.
"Mereka merasa ada penghidupan di situ, sehingga muncul kantong-kantong hunian dari para pendatang yang mengadu nasib. Nah, sehingga inilah yang menjadi asal kehadiran kepadatan di wilayah Tambora," jelas Azis.
Ia juga menyoroti adanya ketimpangan kebijakan di mana pembangunan modern saat ini cenderung terpusat di kawasan Segitiga Emas. Pengabaian terhadap wilayah pesisir mengakibatkan Tambora memikul beban sosial yang berat, termasuk risiko kebakaran yang tinggi akibat rumah yang saling menempel.
"Penataan kota modern itu cenderung fokus di wilayah Segitiga Emas, baik di Sudirman, Thamrin, dan Kuningan. Ini yang membuat Tambora tidak lagi dilirik, karena wilayah aktivitas ekonominya sudah mulai mengalami pergeseran. Ini menunjukkan adanya kebijakan pembangunan yang memang tidak berpihak pada masyarakat Tambora, cenderung terabaikan," ucapnya.
Kondisi lingkungan yang lembap dengan sanitasi buruk meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular. Azis menambahkan bahwa keterbatasan ruang terbuka juga menyebabkan minimnya resapan air yang memicu banjir rutin di kawasan tersebut.
"Selain itu, ketiadaan ruang terbuka membuat area resapan air menjadi sangat langka, sehingga memicu ancaman banjir saat musim penghujan," ucap Azis.
Masalah lain yang timbul dari kepadatan ekstrem ini adalah kerentanan sosial yang mencakup kemiskinan dan tindakan kriminal. Azis menegaskan bahwa kondisi ini telah menjadi bagian dari dinamika keseharian masyarakat di sana.
"Dan juga yang sering kali kita dengar juga permasalahan kerentanan sosial ya. Ada kriminalitas ya, kalau kemiskinan memang sudah juga menjadi bagian dari aktivitas yang ada di sana ya, bagian dari masyarakat yang ada di sana," kata Azis.
Mengenai solusi, Azis memperingatkan pemerintah untuk tidak menggunakan pendekatan represif atau penggusuran paksa. Ia merujuk pada kegagalan penataan masa lalu di era 1990-an yang justru memicu konflik sosial yang berkepanjangan.
"Cara-cara gusur tanpa dialog ini menjadi satu hal yang memang harus dihindari. Warga merasa kehidupannya memang ada di Tambora," ucap Azis.
Ia menyarankan skema penataan in situ atau pembenahan langsung di lokasi tanpa memindahkan warga. Model ini dinilai lebih manusiawi karena tetap menjaga akses ekonomi warga sekaligus memperbaiki kualitas infrastruktur pemukiman.
"Kalau yang dilakukan di sana kan melakukan penataan ya, bukan penggusuran. Jadi tadi memastikan bahwa warga tetap di Tambora, mereka masih bisa melakukan aktivitas ekonomi di sana, tapi dilakukan penataan sehingga mereka tidak kehilangan mata pencaharian dan itu bisa terselesaikan dengan memastikan hak-hak mereka itu tetap didapatkan," ujarnya.
Penataan kolaboratif melalui dialog setara dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam mengatasi kawasan kumuh. Azis menyambut baik fokus kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta saat ini dalam menangani permasalahan tersebut secara terencana.
"Sehingga apa yang saat ini sudah dilakukan oleh Pak Pramono (Gubernur DKI Jakarta), mau melakukan fokus dalam penataan Tambora, ini tentu sudah menjadi pilihan kebijakan yang tepat. Ini menjadi tantangan buat Pak Pramono beserta tim, memastikan bagaimana kumuhnya di Tambora itu bisa diselesaikan," tutup Azis.
Terkait hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara merupakan area dengan jumlah RW kumuh terbanyak. Pernyataan ini disampaikan Pramono saat berada di Balai Kota Jakarta pada Rabu (6/5/2026).
"Ada beberapa yang menjadi prioritas RW terutama di daerah-erah yang padat penduduk, yang paling banyak adalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu yang akan mendapatkan perhatian,ÔÇØ ucap Pramono.
Pramono berkomitmen untuk meninjau langsung kondisi di lapangan guna merumuskan penanganan yang efektif. Ia menyebut telah melakukan pemetaan pada ratusan kelurahan untuk mengidentifikasi titik-titik krusial di wilayah padat penduduk.
ÔÇ£Itu memang di lapangannya hampir semua RW, hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu,ÔÇØ kata Pramono.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tren penurunan jumlah wilayah kumuh di ibu kota dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini tercatat terdapat 211 RW kumuh, berkurang signifikan dibandingkan posisi tahun 2017 yang mencapai 445 RW.
