Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti membawa dampak masif bagi jutaan anak Indonesia. Seperti diberitakan oleh Investor Daily, program ini dirancang sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengurai permasalahan struktural ekonomi keluarga rentan yang berimbas pada stunting.
Ahli Gizi IPB sekaligus Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni IPB Departemen Gizi, Lesda Lybaws, M.Gz, menjelaskan bahwa MBG adalah wujud nyata investasi jangka panjang negara yang langsung menyentuh akar permasalahan di masyarakat.
"Masalah stunting di Indonesia layaknya fenomena gunung es yang memiliki akar multidimensional mulai dari, asupan makan, ekonomi (keluarga), hingga buruknya sanitasi yang memicu infeksi berulang pada anak," kata Lesda Lybaws, M.Gz.
Menurut Lesda Lybaws, M.Gz, MBG secara komprehensif memotong rantai permasalahan yang berlarut-larut tersebut. Kini, program MBG tidak hanya menyasar anak usia sekolah, namun juga telah mencakup sasaran 3B yaitu Balita, Ibu Menyusui (Busui), dan Ibu Hamil (Bumil) guna menyasar periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Di sisi lain, MBG hadir sebagai jembatan untuk mengatasi kerentanan ekonomi keluarga. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dr. Tri Nuryanti, mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat 81 kabupaten/kota yang rentan rawan pangan. Di wilayah-wilayah tersebut, keluarga prasejahtera kerap harus mengalokasikan minimal 65% dari total pendapatan mereka hanya untuk belanja pangan.
"Ketika ada jembatan keterjangkauan bernama MBG, beban pengeluaran pangan orang tahu otomatis berkurang secara drastis. MBG ini sangat efektif untuk menangani kerawanan pangan sekaligus menaikkan taraf ekonomi keluarga, karena sisa pendapatan mereka kini bisa dialihkan untuk kebutuhan pendidikan atau kesehatan lainnya," papar Dr. Tri Nuryanti.
Program MBG membantu memperbaiki struktur ekonomi keluarga prasejahtera yang selama ini terjebak dalam lingkaran kemiskinan akibat tingginya beban pemenuhan kebutuhan dasar yang berdampak pada timbulnya masalah kesehatan dan kualitas hidup.
Kendati memiliki visi yang bagus, program MBG perlu terus dikawal semua pihak agar perbaikan kualitas pelaksanaan di lapangan semakin membaik. Para pakar melihat bahwa pemerintah sangat serius bertransformasi dari sekadar konsep 'masak, bungkus, dan antar' menjadi tata kelola sistem pangan yang terukur, aman, dan memberdayakan.
"Prinsip dasar kita, makanan yang didistribusikan harus terjamin halal, aman, dan memberikan outcome yang baik. Evaluasi yang terus berjalan saat ini membuat program MBG semakin matang dan sempurna," kata Lesda Lybaws, M.Gz.
Sebagai contoh di Gorontalo, Sulawesi Utara, operasional 117 Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) diawasi secara ketat. Badan Gizi Nasional (BGN) tak segan membekukan operasional dapur yang melanggar standar, baik terkait pengelolaan air limbah (IPAL) maupun kualitas kelayakan bahan baku.
Hal ini ditegaskan langsung oleh Zulkifli Taluhumala, Koordinator SPPG Provinsi Gorontalo.
"Pernah didapati roti yang diberikan ke SPPG sudah agak berjamur. Itu langsung menjadi laporan kami ke pimpinan dan dapurnya saat itu juga kami tutup. Artinya, itu murni pelanggaran SOP," tegas Zulkifli Taluhumala.
"Tidak ada yang sempurna, pastinya di lapangan masih banyak kekurangan. Namun, dari ketidaksempurnaan itu kami jadikan pembelajaran dan evaluasi agar pelayanan menjadi jauh lebih baik," kata Zulkifli Taluhumala.
Selain pengawasan ketat, setiap dapur juga dikenakan batas radius distribusi maksimal 5 kilometer agar makanan tiba di meja anak-anak dalam kondisi segar dan hangat.
Pemberdayaan Ekonomi dan Pangan Lokal
Lebih dari itu, ekosistem MBG kini diintegrasikan untuk memberdayakan petani lokal dan UMKM di sekitar sekolah. Sejalan dengan itu, Bapanas juga memastikan setiap wilayah menyajikan menu yang disesuaikan berdasarkan kekayaan pangan lokal dan diawasi ketat oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Bahan baku diuji agar bebas dari residu pestisida maupun pengawet berbahaya.
Di Kabupaten Gorontalo sendiri, dapur-dapur MBG mulai aktif menyerap jagung hasil panen petani setempat dan tengah menggandeng Dinas Perikanan untuk menyuplai ikan tuna fillet tangkapan nelayan lokal sebagai sumber protein utama.
Sinergi lintas sektor inilah yang memastikan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya untuk memenuhi nutrisi bagi anak bangsa, tetapi juga membangun kemandirian pangan, memberdayakan ekonomi lokal, dan mencetak Generasi Emas 2045 yang berdaya saing global.
