Pemerintah Afrika Selatan menarik kembali draf Kebijakan Kecerdasan Buatan (AI) Nasional pada Selasa (5/5/2026) setelah ditemukan adanya referensi fiktif hasil halusinasi mesin. Langkah ini diambil karena regulasi yang dirancang untuk mengatur penggunaan AI tersebut ternyata disusun menggunakan teknologi serupa tanpa verifikasi manusia.
Menteri Komunikasi Afrika Selatan, Solly Malatsi, mengonfirmasi penarikan dokumen tersebut setelah diketahui bahwa enam dari 67 jurnal akademik dalam daftar rujukan tidak pernah ada. Penemuan ini memicu keraguan terhadap validitas seluruh materi yang sebelumnya telah disebarluaskan untuk mendapatkan tanggapan publik, sebagaimana dilansir dari Detik iNET.
Kegagalan dalam proses penjaminan mutu ini mengakibatkan kementerian harus merombak total rancangan undang-undang tersebut. Malatsi menyatakan bahwa keteledoran teknis ini merupakan hal yang tidak bisa ditoleransi dalam perumusan kebijakan publik yang krusial.
"I ingin meyakinkan seluruh negeri bahwa kami menangani masalah ini dengan keseriusan yang semestinya. Akan ada sanksi manajemen konsekuensi bagi mereka yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penjaminan mutu (dokumen ini)," tegas Solly Malatsi, Menteri Komunikasi Afrika Selatan.
Penegasan tersebut disampaikan Malatsi guna menjamin bahwa warga negara mendapatkan standar perumusan kebijakan yang kredibel. Ia menilai insiden memalukan ini menjadi peringatan keras pentingnya pengawasan manusia dalam setiap penggunaan alat bantu kecerdasan buatan.
Padahal, draf tersebut awalnya memuat kerangka inovatif untuk pembentukan Komisi AI Nasional, Dewan Etik AI, hingga Otoritas Regulasi AI. Selain itu, dokumen tersebut merencanakan pemberian hibah, subsidi, dan keringanan pajak untuk mempercepat adopsi infrastruktur AI yang bertanggung jawab melalui kemitraan publik-swasta.
Insiden serupa juga tercatat pernah menimpa firma konsultan Deloitte yang dilaporkan memuat kutipan palsu dalam laporan pemerintahan mereka. Tren negatif ini bahkan telah merambah sektor hukum di Amerika Serikat, di mana beberapa pengacara dijatuhi denda besar karena menyerahkan preseden kasus palsu hasil buatan AI generatif ke pengadilan.
Pemerintah Afrika Selatan kini sedang dalam proses merevisi dokumen tersebut dengan menghapus seluruh kutipan fiktif. Versi terbaru yang telah dibersihkan rencananya akan segera dirilis kembali agar bisa dikaji ulang oleh masyarakat umum.
