Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memberikan penegasan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk memperkuat struktur ekonomi di tingkat desa. Skema ini mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memprioritaskan belanja bahan baku makanan dari penduduk setempat.
Dilansir dari Detik Finance, Zulkifli Hasan mewajibkan unit pelayanan tersebut mengambil pasokan bahan pangan secara langsung melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi Desa (Kopdes). Kebijakan ini bertujuan agar sirkulasi anggaran dari program nasional tersebut tetap berada di desa dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Pemerintah telah menyusun regulasi tata kelola yang sangat ketat mengenai rantai pasok pangan untuk mendukung pemenuhan gizi nasional. Dalam aturan tersebut, SPPG tidak diberikan opsi selain menjalin kemitraan strategis dengan potensi ekonomi yang tersedia di lokasi masing-masing.
"Pak Mendes mengatakan itu belanja ke BUMDes. Kalau enggak bisa, nanti SPPG harus belanjanya ke Kopdes. BUMDes ada di desa itu, itu wajib," tegas Zulhas saat berpidato di Munas Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).
Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga telah menyiapkan konsekuensi hukum dan administratif yang berat bagi unit SPPG yang mengabaikan instruksi pemberdayaan potensi lokal. Mekanisme sanksi akan diterapkan secara bertahap melalui sistem peringatan berjenjang hingga tindakan tegas berupa pencabutan izin.
"Kalau enggak (belanja ke desa), bisa ditutup. Diberi peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga," cetus Zulhas.
Langkah ini merupakan implementasi dari visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menitikberatkan pada kemandirian ekonomi desa. Program Makan Bergizi Gratis diproyeksikan menjadi katalisator pertumbuhan bagi sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan di wilayah pedesaan.
Melalui kebijakan rantai pasok ini, desa-desa di seluruh Indonesia didorong untuk menjadi pemain utama dalam sistem pangan nasional. Selain itu, penguatan ekonomi lokal ini diharapkan mampu menekan angka urbanisasi dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru di daerah asal.
Ketua Umum DPP Papdesi, Wargiyati, menyatakan komitmennya untuk mengawal implementasi Astacita serta program prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Ia menilai kehadiran dapur SPPG memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat sekitar.
"Kebetulan di desa saya ada MBG, warga saya bisa kerja di situ 50 orang. Biasanya ibu rumah tangga enggak punya penghasilan, sekarang di atas Rp 2 juta, itu sangat luar biasa," ujar Wargiyati dalam sambutannya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Musyawarah Nasional Kedua Papdesi yang kembali menetapkan Wargiyati sebagai ketua umum terpilih secara aklamasi untuk masa jabatan 2026 hingga 2031.
