Ketua Dewan Pertimbangan Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan legalitas kepengurusan DPP PBB di bawah kepemimpinan Yuri Kemal Fadlullah dalam acara Bimtek Anggota DPRD PBB di Jakarta Timur, Rabu (29/4/2026). Penegasan ini bertujuan menyatukan seluruh jajaran pengurus setelah adanya pengesahan resmi dari pemerintah.
Yusril menyampaikan bahwa kepengurusan yang dipimpin putranya tersebut telah mendapatkan pengakuan hukum dari Kementerian Hukum. Hal ini sebagaimana dilansir dari Nasional, yang menyebutkan bahwa legalitas tersebut menghapus segala perbedaan pendapat yang sebelumnya sempat muncul di internal partai.
"Hari ini saya hadir, sekaligus juga bersilaturahmi dengan seluruh pengurus DPP Partai Bulan Bintang yang sekarang dipimpin, sebelah kiri saya ini, Yuri Kemal Fadlullah, ketua umum Partai Bulan Bintang yang baru," kata Yusril, Ketua Dewan Pertimbangan PBB.
Eks Ketua Umum PBB tersebut menambahkan bahwa status hukum kepengurusan baru ini sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi oleh kader di tingkat mana pun.
"Sudah disahkan oleh Menteri Hukum beberapa waktu yang lalu, dan sekarang ini solid dan tidak ada lagi perbedaan-perbedaan di seluruh jajaran pengurus PBB. Dan ini satu-satunya adalah pengurus DPP PBB yang sah yang telah juga diberikan legalitas oleh Pemerintah Republik Indonesia," tambah Yusril.
Menghadapi tantangan politik ke depan, Yusril mendorong adanya langkah-langkah strategis untuk memperkuat struktur internal partai. Ia menargetkan persiapan maksimal demi menyongsong kontestasi politik nasional yang akan datang.
"Harapan kita PBB akan lebih siap menghadapi pemilu tahun 2029 yang akan datang, dan sudah saatnya sekarang konsolidasi itu dilakukan," ujar Yusril.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tersebut meminta pihak-pihak yang sebelumnya berbeda pandangan untuk segera menghentikan aktivitas mereka dan kembali bersatu.
"Dan saya mengimbau pada seluruh jajaran pengurus PBB supaya menjaga kekompakan, menjaga soliditas satu dengan yang lain, dan juga mengimbau kepada mereka yang dulu ada beda-beda pendapat begitu supaya menghentikan seluruh kegiatan-kegiatannya," kata Yusril.
Langkah konsolidasi ini direncanakan akan terus berlangsung secara maraton dari tingkat pusat hingga ke berbagai wilayah di Indonesia.
"Oleh karena memang yang sah ini akan terus bekerja, dan sekarang sudah melakukan konsolidasi. Dan saya berharap ini merupakan konsolidasi pertama yang dilakukan pada hari ini sekaligus Bimtek juga akan berlanjut sampai ke daerah-daerah," imbuh Yusril.
Perubahan kepemimpinan di PBB ini terjadi setelah sebelumnya Muktamar VI pada Januari 2025 menetapkan Gugum Ridho Putra sebagai ketua umum. Namun, melalui Sidang Musyawarah Dewan Partai pada 11 Maret 2026, Yuri Kemal Fadlullah akhirnya ditunjuk sebagai Pejabat Ketua Umum DPP PBB.
