Pasar obligasi Indonesia menghadapi tantangan berat akibat lonjakan imbal hasil US Treasury 10 tahun yang menyentuh angka 4,60 persen akibat kekhawatiran inflasi dari konflik Timur Tengah pada Senin, 18 Mei 2026.
Kondisi eksternal tersebut memicu penurunan daya tarik selisih imbal hasil SBN terhadap aset dolar AS, sebagaimana dilansir dari Investasi, di mana yield SBN 10 tahun naik menjadi 6,85 persen dari sebelumnya 6,69 persen.
"Tekanan ini sudah terlihat ketika rupiah jatuh sampai Rp17.663 per dolar AS dan imbal hasil SBN 10 tahun naik ke 6,86% pada 18 Mei 2026," ujar Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata.
Meskipun demikian, Josua menilai bahwa imbal hasil SBN yang berada di kisaran 6,8 persen masih memiliki daya tarik bagi investor domestik jangka menengah-panjang seperti bank, asuransi, dan dana pensiun.
"Artinya, pasar memang sedang melewati fase tekanan, tetapi bukan berarti obligasi Indonesia kehilangan daya tarik sepenuhnya," kata Josua.
Faktor global seperti kebijakan The Fed dan harga minyak dunia diakui menjadi penentu arah pasar ke depan, mengingat status Indonesia sebagai importir minyak bersih yang sensitif terhadap subsidi energi.
"Pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak telah menekan aset Indonesia, sementara imbal hasil SBN naik tajam karena kekhawatiran inflasi dan tekanan fiskal," terang Josua.
Dari sisi domestik, kinerja lelang SBN pertengahan Mei mencatat penawaran masuk sebesar Rp51,4 triliun dengan pemerintah hanya memenangkan Rp30,3 triliun dari target indikatif Rp36 triliun.
"Jika pola ini berlanjut, biaya penerbitan utang pemerintah akan lebih mahal dan kurva imbal hasil SBN bisa tetap tinggi," ucap Josua.
Langkah penahanan BI Rate di level 4,75 persen pada April 2026 menjadi instrumen moneter krusial untuk menjaga stabilitas, walaupun instrumen SRBI berpotensi menjadi pesaing SBN dalam jangka pendek.
"Strategi investor obligasi saat ini sebaiknya lebih defensif dan bertahap," ujar Josua.
Untuk mengantisipasi dinamika pasar, Josua memproyeksikan yield SBN 10 tahun akan bergerak di rentang 6,80 persen hingga 7,0 persen sampai akhir semester I-2026 tergantung pada pergerakan rupiah dan indikator ekonomi makro.
"Pemerintah dan BI perlu menjaga stabilitas rupiah, kredibilitas fiskal, dan komunikasi kebijakan agar tekanan di pasar obligasi tidak berubah menjadi kenaikan biaya utang yang lebih permanen," pungkas Josua.
