Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR mendorong pemerintah untuk segera mendirikan lembaga resmi yang khusus menangani layanan badal haji. Langkah ini diambil guna merespons maraknya kasus penipuan jasa badal haji yang belakangan ini meresahkan masyarakat.
Ketua Timwas Haji DPR 2026, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyarankan agar Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi inisiator dalam pembentukan lembaga tersebut. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar proses ibadah yang diwakilkan ini berjalan sesuai syariat.
"Tujuannya agar identitas pihak yang membadalkan dan yang dibadalkan menjadi jelas. Selain itu, pelaksanaannya harus terpantau langsung oleh Kementerian Haji," ujar Cucun saat berada di Makkah, Minggu (31/5).
Urgensi Pelembagaan Badal Haji
Masalah penipuan berkedok badal haji yang melibatkan oknum WNI sempat viral dan memicu kekhawatiran serius. Modus yang digunakan biasanya berupa penawaran jasa dengan janji manis, namun pada kenyatannya ibadah tersebut tidak dilaksanakan.
Menurut Cucun, kehadiran lembaga resmi akan memberikan rasa aman dan keyakinan bagi masyarakat. Keberadaan payung hukum yang jelas memastikan bahwa amanah ibadah yang diberikan benar-benar dijalankan oleh pelaksana yang kompeten.
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan terkait syarat kesehatan atau istitaah akan berdampak pada kebutuhan badal haji di masa depan. Jika tidak segera dilembagakan, persoalan ini diprediksi akan terus menimbulkan konflik dan kerugian bagi jemaah.
Berikut adalah beberapa alasan mendasar mengapa lembaga badal haji resmi sangat diperlukan:- Menjamin transparansi identitas antara pelaksana badal dan jemaah yang dibadalkan.
- Mencegah praktik penipuan yang kerap menggunakan iming-iming harga murah atau janji palsu.
- Memastikan seluruh proses ibadah berada di bawah kontrol dan pengawasan Kementerian Haji.
- Mengantisipasi lonjakan permintaan badal haji akibat regulasi seleksi kesehatan jemaah yang lebih ketat.
Dengan adanya sistem yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi terjebak oleh oknum penyedia jasa ilegal. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola haji yang lebih profesional dan akuntabel.
Evaluasi Haji 2026 dan Peran KBIHU
Secara keseluruhan, Cucun memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan cukup baik. Prestasi ini dianggap membanggakan karena merupakan tahun pertama di bawah naungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
Meski demikian, pasca-puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), sempat muncul perdebatan mengenai peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Cucun meminta agar polemik ini tidak diperpanjang demi menjaga suasana kondusif.
Ia mengingatkan bahwa saat ini merupakan masa transisi dari Kementerian Agama ke kementerian baru. Menurutnya, wajar jika ada penyesuaian semangat dalam menata layanan haji agar lebih tertib dan berkualitas.
Cucun juga menekankan agar pemerintah tidak melupakan jasa KBIHU yang selama ini membantu negara dalam membina jemaah. Peran mereka dalam mengedukasi calon jemaah sejak bertahun-tahun sebelum keberangkatan dianggap tetap krusial dan patut dihargai.
Ringkasan status penyelenggaraan haji dalam masa transisi:| Aspek Penyelenggaraan | Kondisi Saat Ini |
|---|---|
| Otoritas Pengelola | Masa transisi dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). |
| Status Layanan Badal | Masih bersifat perorangan/KBIHU dan diusulkan untuk dilembagakan secara resmi. |
| Peran KBIHU | Fokus pada edukasi dan pembinaan jemaah sejak sebelum keberangkatan. |
| Evaluasi Umum | Berjalan baik pada tahun perdana kementerian baru, namun perlu perbaikan koordinasi di Armuzna. |
Tabel di atas menunjukkan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memperkuat struktur organisasi baru sambil terus merangkul elemen masyarakat yang sudah lama berkontribusi. Penataan ini diharapkan mampu meminimalkan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
