Warga Jakarta Keluar ke Wilayah Penyangga Meningkat Drastis

Jumlah penduduk yang meninggalkan Jakarta menuju wilayah penyangga tercatat mengalami lonjakan signifikan hingga hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah pendatang baru pada periode pascalebaran, Selasa (5/5/2026). Tren perpindahan ini dipicu oleh sulitnya akses hunian di pusat kota dan penurunan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta yang dilansir dari Megapolitan, sebanyak 22.617 warga tercatat keluar dari Ibu Kota sejak 25 Maret hingga 30 April 2026. Sementara itu, jumlah pendatang baru yang masuk pada periode yang sama hanya mencapai 12.766 jiwa.

Kepala Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, memberikan rincian mengenai pergeseran tren demografi yang terjadi pada tahun ini dibandingkan periode-periode sebelumnya.

"Arus pendatang baru ke Jakarta pascalebaran 2026 tercatat menurun. Sebaliknya, jumlah warga yang keluar dari Ibu Kota justru meningkat dan bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan yang masuk," ujar Denny, Selasa (5/5/2026).

Penurunan angka pendatang ini telah terlihat sejak 2021 hingga 2023 yang masih di atas 20.000 jiwa, namun menyusut menjadi sekitar 16.000 jiwa pada 2024 dan 2025. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa sebagian perpindahan ini dipengaruhi program penataan dokumen kependudukan yang mewajibkan warga menyesuaikan KTP dengan domisili sebenarnya.

Budi Awaluddin, yang menjabat sebagai Kepala Dukcapil sebelumnya, mengungkapkan data tahun 2024 di mana terdapat ratusan ribu warga yang memindahkan administrasi kependudukannya ke luar Jakarta.

"Pada tahun 2024 terdapat 321.782 warga pindah keluar Jakarta, serta 105.061 perpindahan antarwilayah di dalam DKI," kata Budi.

Kabupaten Bogor menjadi tujuan utama kepindahan warga Jakarta pada 2024 dengan total 49.473 orang. Berikut adalah rincian perpindahan warga Jakarta ke wilayah penyangga lainnya:

Pengamat tata kota M. Aziz Muslim menilai fenomena perpindahan penduduk secara masif dari pusat kota menuju wilayah pinggiran ini sebagai tanda serius terjadinya suburbanisasi.

ÔÇ£Bisa kita katakan sebagai sebuah sinyal kuning dari proses suburbanisasi,ÔÇØ ujar Aziz kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2026).

Aziz memaparkan bahwa motivasi utama warga dalam melakukan perpindahan ini berkaitan erat dengan pencarian standar kehidupan yang lebih terjangkau dan berkualitas.

ÔÇ£Dalam hal ini bisa jadi mencari perumahan yang lebih baik, biaya hidup yang terjangkau, kualitas hidup yang lebih tinggi, dan ini saya rasa sudah mulai berlangsung juga di Jakarta,ÔÇØ kata dia.

Data Dukcapil memperkuat analisis tersebut dengan menunjukkan bahwa 64,53 persen warga yang pindah berasal dari kelompok berpenghasilan rendah. Kendala utama di Jakarta adalah tingginya harga properti, khususnya untuk kategori rumah tapak.

ÔÇ£Dari sisi harga rumah di Jakarta itu sudah semakin sulit dijangkau, terutama rumah tapak,ÔÇØ ujarnya.

Selain masalah ekonomi, Aziz menyoroti faktor lingkungan seperti kepadatan penduduk dan polusi di pusat kota yang mendorong warga mencari kenyamanan di daerah pinggiran.

ÔÇ£Kalau di pusat kota itu sudah padat pemukiman, cukup banyak terjadi polusi, baik polusi udara maupun polusi suara,ÔÇØ kata dia.

Ketersediaan ruang terbuka hijau di wilayah penyangga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang mendambakan lingkungan yang lebih sehat dan aman.

ÔÇ£Kalau di daerah pinggiran itu lebih nyaman karena masih banyak ruang terbuka hijau yang tersedia, yang berarti kualitas hidup itu akan lebih baik,ÔÇØ ujarnya.

Aziz menegaskan perlunya integrasi kebijakan yang matang antara pemerintah pusat kota dan wilayah penyangga guna mencegah perpindahan masalah perkotaan ke lokasi baru.

ÔÇ£Jangan sampai wilayah pinggiran nanti menjadi Jakarta selanjutnya, menjadi tidak nyaman, menjadi relatif lebih mahal,ÔÇØ kata Aziz.