Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah untuk memantau harga tandan buah segar (TBS) sawit di wilayah masing-masing secara aktif. Langkah ini diambil menyusul adanya laporan mengenai pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli hasil panen petani dengan harga di bawah standar acuan daerah.
Sudaryono mendorong para gubernur, bupati, hingga wali kota untuk segera menjalankan aturan yang berlaku. Hal ini berkaitan erat dengan implementasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pembelian TBS kelapa sawit dari pekebun mitra.
Dalam pernyataannya di Kantor Kementerian Pertanian pada Jumat (29/5/2026), Sudaryono mengungkapkan bahwa dari 38 provinsi di Indonesia, baru sebagian kecil yang telah menjalankan aturan tersebut. Padahal, penentuan harga beli TBS seharusnya melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pabrik kelapa sawit, dan asosiasi terkait.
Proses penetapan harga ini harus mengacu pada pergerakan harga sawit di pasar global agar adil bagi semua pihak. Wamentan menekankan bahwa pembentukan harga acuan di setiap wilayah sangat krusial agar petani tidak dirugikan oleh spekulasi sepihak dari pemilik pabrik.
Wamentan juga meminta kepala daerah tidak segan menindaklanjuti temuan lapangan jika terdapat pabrik yang mematok harga tidak sesuai ketentuan. "Pabrik yang membeli TBS di bawah standar harus segera diidentifikasi identitasnya, mulai dari nama perusahaan, status hukum, hingga jaringan afiliasinya," tegas Sudaryono.
Kementerian Pertanian sendiri terus melakukan investigasi mendalam terhadap sejumlah PKS yang dinilai bermasalah dalam penentuan harga beli. Berdasarkan data terbaru, pihak kementerian sedang memantau secara ketat pergerakan industri sawit di hulu guna melindungi kesejahteraan para petani mandiri maupun mitra.
Daftar poin utama terkait pengawasan industri sawit oleh Kementerian Pertanian:
- Mendorong percepatan implementasi Permentan Nomor 13 Tahun 2024 di seluruh provinsi.
- Melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas transaksi di pabrik kelapa sawit secara rutin.
- Mengidentifikasi profil dan jaringan perusahaan yang melanggar harga acuan daerah.
- Memastikan sinergi antara pemerintah pusat, pemda, dan asosiasi dalam menetapkan harga TBS.
- Menjaga stabilitas ekonomi petani sawit di tengah fluktuasi pasar komoditas dunia.
Poin-poin tersebut menjadi fokus utama pemerintah dalam memastikan rantai pasok industri sawit berjalan dengan transparan. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kepastian harga bagi petani yang selama ini sering berada dalam posisi tawar yang lemah.
Data Identifikasi Pabrik Kelapa Sawit yang Melanggar
Sudaryono mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi data ratusan pabrik yang diduga melakukan praktik pembelian dengan harga murah. Langkah awal yang dilakukan adalah memberikan peringatan dan ruang mediasi bagi para pengusaha tersebut.
Berikut adalah ringkasan perkembangan pemantauan terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang teridentifikasi oleh Kementan:
| Kategori Pemantauan | Jumlah / Status | Keterangan |
|---|---|---|
| PKS Teridentifikasi Awal | 139 Pabrik | Membeli TBS di bawah harga acuan daerah masing-masing. |
| PKS yang Melakukan Penyesuaian | 16 Pabrik | Telah menaikkan harga beli setelah rapat dengan Kementan. |
| Status Harga Global | Positif / Stabil | Harga dan permintaan dunia tidak mengalami penurunan signifikan. |
| Target Pengawasan | 38 Provinsi | Mendorong semua pemda menetapkan harga beli sesuai Permentan. |
Data di atas menunjukkan bahwa tindakan tegas dan komunikasi yang intensif dari pemerintah mulai membuahkan hasil positif. Namun, masih ada pekerjaan besar untuk memastikan sisa pabrik lainnya mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Ketidaksesuaian Harga Hulu dan Hilir
Wamentan menyoroti adanya anomali atau kejanggalan antara kondisi pasar internasional dengan kenyataan yang dihadapi petani di lapangan. Menurutnya, tidak ada alasan kuat bagi pabrik untuk menekan harga beli dari petani saat ini.
Pasalnya, tren permintaan kelapa sawit di tingkat global justru menunjukkan performa yang cukup kuat, baik dari sisi kuantitas maupun nilai jual. Sudaryono menyayangkan terjadinya gejolak di sektor hulu di mana TBS dibeli dengan harga rendah meski pasar dunia sedang bergairah.
Ia kembali mengingatkan bahwa jika pasar konsumen dunia tidak mengalami kelesuan, maka harga di tingkat produsen (petani) seharusnya ikut stabil. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sawit.
Kementerian Pertanian berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga seluruh pabrik mematuhi standar harga yang telah disepakati. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga struktur industri perkebunan Indonesia agar tetap sehat dan berkeadilan.
Penanganan terhadap 139 pabrik tersebut menjadi sinyal bagi pelaku industri lain agar tidak melakukan praktik serupa di masa depan. Pemerintah berharap industri sawit nasional tetap menjadi pilar devisa negara tanpa mengorbankan hak-hak dasar para pekebun di daerah.
