Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengungkapkan adanya tren pergeseran preferensi investor global yang kini lebih memprioritaskan kepastian hukum dan stabilitas dibandingkan sekadar insentif pajak. Pernyataan ini disampaikan dalam seminar internasional di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 12 Mei 2026.
Kondisi perselisihan ekonomi dunia saat ini dinilai telah mengubah berbagai instrumen sumber daya menjadi alat tawar-menawar politik dan ekonomi antarnegara. Hal ini sebagaimana dilansir dari Detik Finance mengenai situasi ketidakpastian global yang semakin meningkat.
"Kita sedang melihat perselisihan hubungan ekonomi. Teknologi dijadikan senjata, keuangan dijadikan senjata, energi dijadikan senjata, data dijadikan senjata, rantai pasokan dijadikan senjata, bahkan sektor keberlanjutan dan standar juga dijadikan senjata," kata Arif dalam acara International Seminar on Debottlenecking Channel di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (12/5/2026).
Arif menjelaskan bahwa fenomena penggunaan berbagai sektor sebagai senjata tawar-menawar ini menjadi beban berat bagi para penanam modal. Keraguan investor muncul karena posisi strategis suatu negara di kancah global kini berbanding lurus dengan potensi keberhasilan investasi mereka.
"Dengan ketidakpastian di seluruh dunia ini, dengan beban tambahan baru bagi investor, saya percaya saat ini kita tidak hanya bersaing dalam hal pajak. Kita tidak bersaing dalam memberikan fasilitas yang relevan, kemudahan lahan, atau biaya tenaga kerja," ujarnya.
Menurut pemaparan Wamenlu, aspek ketahanan nasional terhadap gejolak global dan efisiensi birokrasi menjadi daya tarik utama yang baru. Kepercayaan terhadap pemerintah dan mitra domestik kini menempati posisi yang lebih krusial dibandingkan biaya tenaga kerja yang murah.
"Kita bersaing dalam hal kepercayaan, prediktabilitas, efisiensi, ketahanan, dan juga posisi strategis. Kecepatan telah menjadi aspek yang sangat penting. Kepastian hukum tentu saja menjadi aspek yang sangat penting, koherensi regulasi, kesiapan infrastruktur, dan saya pikir dalam konteks ini transformasi mendalam adalah sesuatu yang sangat penting bagi Indonesia," papar Arif.
Dalam konteks administratif, Arif menyoroti bahwa investor sering kali memperhatikan detail birokrasi yang sangat spesifik, termasuk mekanisme perizinan yang berlapis. Hal ini sering menjadi bahan pertimbangan mendalam sebelum modal benar-benar dikucurkan ke suatu negara.
"Saya percaya sebelum investor masuk ke sebuah negara, mereka melakukan analisis ukuran pasar, biaya tenaga kerja, kepastian hukum, serta memeriksa infrastruktur. Di banyak negara seperti Indonesia, terkadang mereka juga memeriksa stempel yang digunakan-siapa yang akan memberikan persetujuan tersebut, dan apakah akan diperlukan stempel lain di masa depan. Jadi bagi kami, inilah yang kami sebut nilai tambah administrasi," jelasnya.
Pemerintah Indonesia saat ini berfokus pada program debottlenecking untuk mengurai sumbatan-sumbatan regulasi yang menghambat dunia usaha. Arif menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar pengurangan aturan, melainkan penegasan arah kebijakan negara.
"Saya rasa ini bukan tentang deregulasi. Ini lebih tentang arah. Ini lebih tentang ke mana arah investasi Anda di Indonesia di masa depan, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang," ujar Arif.
