Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak memproyeksikan kuota haji Indonesia melonjak hingga 600 ribu jemaah pada periode 2029-2030 mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan Dahnil di Gedung Kementerian Haji dan Umrah RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/4/2026) sebagai dampak dari Visi Saudi 2030.
Peningkatan kuota ini selaras dengan target Arab Saudi yang ingin menampung total 5 juta jemaah haji dari seluruh dunia per tahunnya. Sebagaimana dilansir dari Detikcom, lonjakan kapasitas ini diyakini bakal memangkas masa tunggu keberangkatan jemaah Indonesia secara drastis dari puluhan tahun menjadi belasan tahun saja.
"Kalau sekarang kuota kita sekitar 200 ribu lebih, ke depan bisa naik sampai 500-600 ribu. Itu bisa mempercepat antrean dari 26 tahun jadi sekitar 10 sampai 13 tahun," kata Dahnil, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI.
Dahnil menjelaskan bahwa penambahan kuota bagi jemaah Indonesia merupakan konsekuensi logis dari perluasan kapasitas yang dilakukan pemerintah Arab Saudi. Hal ini dinilai sebagai solusi realistis untuk mengatasi persoalan antrean panjang tanpa harus merombak sistem yang sudah ada.
"2030 (Visi Saudi 2030), sekitar 2029-2030, targetnya Saudi itu adalah bisa menampung jemaah haji kurang lebih 5 juta orang. Kalau 5 juta orang yang akan ditampung oleh Saudi, itu artinya kuota kita akan bertambah. Jadi masalah kuota, dilobi atau tidak dilobi, itu sebenarnya akan bertambah seiring dengan Saudi Vision itu," sambung Dahnil, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI.
Terkait potensi tersebut, pemerintah tengah mengupayakan reformasi tata kelola dana haji melalui revisi undang-undang. Upaya ini bertujuan agar pengelolaan keuangan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan manfaat maksimal bagi biaya keberangkatan di masa depan.
"Nah pertanyaan berikutnya adalah apakah keuangan haji bisa meng-cover itu? Itu sebenarnya jalan kami juga memperbaiki tata kelola keuangan haji. Pemerintah dalam hal in mendorong tata kelola keuangan haji yang sekarang ditangani oleh BPKH itu harus lebih menguntungkan jemaah supaya bisa membiayai keberangkatan haji di masa-masa yang akan datang," jelas Dahnil, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI.
Hingga saat ini, tercatat ada 5,7 juta orang dalam daftar tunggu haji nasional. Meskipun masa tunggu terlama sudah berhasil ditekan dari 49 tahun menjadi 26 tahun di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, percepatan lebih lanjut tetap menjadi prioritas utama.
"Sebelumnya kan 49 tahun ini paling lama, sekarang ketika era Pak Prabowo itu berubah menjadi 26 tahun paling lama. Nah tapi kan Presiden inginkan lebih cepat," terang Dahnil, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI.
Tim kementerian saat ini terus menyusun strategi agar jutaan calon jemaah tersebut dapat segera berangkat melalui optimalisasi peluang dari Visi Saudi 2030.
"Pak Menteri lagi berpikir bersama dengan tim bagaimana caranya supaya lebih cepat, supaya 5,7 juta ini itu bisa segera berangkat. Nah ada kesempatan untuk melakukan itu, kan Saudi Arabia itu punya visi 2030," tandas Dahnil, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI.
