Pemerintah Vietnam mengambil langkah tegas dengan memperketat penindakan terhadap pembajakan daring dan peredaran barang palsu di wilayahnya. Kebijakan baru ini dijadwalkan mulai berlaku secara efektif pada Kamis, 7 Mei 2026.
Langkah strategis tersebut, sebagaimana dikutip dari Money, muncul sebagai respons atas sorotan tajam dari Amerika Serikat mengenai pelanggaran hak kekayaan intelektual. Perdana Menteri Vietnam, Le Minh Hung, telah memberikan instruksi langsung guna memperkuat penegakan hukum.
Dalam instruksi yang dirilis melalui portal resmi pemerintah pada Selasa, target peningkatan deteksi pelanggaran dipatok mencapai angka 20 persen. Kementerian terkait diminta untuk melakukan pengawasan ketat di berbagai sektor digital dan fisik.
Fokus utama penindakan ini mencakup sektor perangkat lunak, film, musik, acara televisi, hingga gim daring. Selain ranah digital, peredaran barang palsu di pasar domestik Vietnam juga menjadi sasaran utama pengawasan aparat.
Kementerian Keuangan mendapatkan mandat khusus untuk memperketat pengawasan di wilayah perbatasan negara. Instruksi ini bertujuan untuk menekan masuknya produk ilegal yang merugikan pemegang hak cipta internasional.
"Memastikan bahwa jumlah kasus penangguhan prosedur bea cukai dan pemrosesan selanjutnya meningkat setidaknya 20% dibandingkan dengan Mei 2025."
Aparat akan memberikan perhatian lebih pada barang-barang impor yang memiliki indikasi kuat sebagai produk tiruan. Tekanan diplomatik dari Washington menjadi motor penggerak utama di balik percepatan regulasi ini.
Dampak Tekanan Perdagangan Amerika Serikat
Amerika Serikat sebelumnya menyoroti kegagalan berkelanjutan Vietnam dalam melindungi hak kekayaan intelektual. Pemerintahan Presiden Donald Trump bahkan mempertimbangkan pembukaan penyelidikan tarif baru pada akhir Mei mendatang.
Status Vietnam saat ini berada dalam posisi yang cukup berisiko di mata perdagangan global. Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) pada 30 April menetapkan negara tersebut sebagai satu-satunya "negara asing prioritas".
Kategori khusus ini hanya diberikan kepada negara-negara dengan tingkat pelanggaran paling serius terhadap produk asal Amerika Serikat. Hal ini tentu membawa konsekuensi ekonomi yang cukup signifikan bagi stabilitas ekspor Vietnam.
"Status baru Vietnam sebagai negara asing prioritas untuk pelanggaran hak kekayaan intelektual tentu meningkatkan risiko pemerintah AS memberlakukan hambatan perdagangan yang lebih tinggi," kata analis BMI, Heng Jian Xin.
Ketergantungan Ekspor dan Komponen Impor
Hubungan dagang antara kedua negara memiliki nilai yang sangat besar bagi ekonomi Vietnam. Pada tahun 2025, nilai ekspor Vietnam ke AS mencapai 153 miliar dollar AS atau setara Rp 2.662 triliun dengan kurs Rp 17.405 per dollar AS.
Di sisi lain, Vietnam memiliki ketergantungan tinggi pada komponen dari Tiongkok untuk mendukung industri manufakturnya. Impor dari Tiongkok tercatat menembus angka 186 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.237 triliun.
Sebagian besar produk ekspor unggulan Vietnam seperti elektronik, alas kaki, dan pakaian berasal dari proses perakitan perusahaan multinasional. Sektor-sektor ini sangat bergantung pada pasokan komponen impor untuk memenuhi permintaan pasar Amerika.
Pemerintah Vietnam kini berkejaran dengan waktu untuk memenuhi target peningkatan penindakan sebelum akhir Mei 2026. Upaya ini dilakukan demi menjaga stabilitas akses pasar ekspor utama mereka di tengah meningkatnya tensi perdagangan global.
