Total utang pemerintah Indonesia dilaporkan melonjak hingga menyentuh angka Rp9.920,42 triliun pada 31 Maret 2026, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Kenaikan sebesar 2,9 persen sejak akhir 2025 ini mulai memicu sorotan ekonom terkait penyusutan ruang fiskal dalam APBN.
Sebagaimana dilansir dari Money, jumlah utang tersebut bertambah sekitar Rp282,52 triliun dibandingkan posisi Desember 2025 yang berada di angka Rp9.637,99 triliun. Secara rasio, posisi ini setara dengan 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meningkat dari rasio tahun lalu sebesar 40,46 persen.
Meskipun mengalami kenaikan, DJPPR Kemenkeu menegaskan bahwa angka tersebut masih berada di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai undang-undang. Mayoritas utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp8.652,89 triliun, sementara komponen pinjaman tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun.
"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis DJPPR Kemenkeu dalam laporan resminya pada Sabtu (9/5/2026).
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memberikan catatan kritis terhadap kondisi kesehatan fiskal nasional di luar angka formal. Ia menyoroti rasio pembayaran bunga utang yang kini menyerap hampir 17 persen dari total penerimaan negara.
"Secara formal itu berarti Indonesia belum masuk zona berbahaya. Tetapi dalam praktiknya, kesehatan fiskal sebuah negara hari ini tidak lagi ditentukan hanya oleh seberapa besar stok utangnya," ujar Yusuf pada Jumat (8/5/2026).
Yusuf menilai beban pembayaran bunga menghambat alokasi anggaran untuk sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, defisit keseimbangan primer yang mendalam memaksa pemerintah terus menambah utang baru guna menutup kebutuhan belanja rutin.
"Masalahnya bukan sekadar jumlah utangnya, tetapi beban yang muncul untuk mempertahankan utang tersebut," kata Yusuf.
Risiko fiskal ini juga mulai terbaca oleh lembaga pemeringkat global melalui pemberian outlook negatif bagi Indonesia. Yusuf menambahkan bahwa kenaikan yield SBN menunjukkan investor mulai mengantisipasi risiko yang meningkat di pasar keuangan domestik.
"Pasar biasanya membaca outlook sebagai sinyal arah ke depan. Ketika outlook berubah negatif, artinya risiko penurunan peringkat mulai dianggap nyata," ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan posisi utang Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga. Ia merinci rasio utang Malaysia yang mencapai 64 persen, Thailand 63,5 persen, hingga Singapura yang berada di atas 165 persen terhadap PDB.
"Dengan standar itu, kita (RI) masih aman. Enggak apa-apa, memang kenapa? Singapura berapa? 100 persen, Malaysia berapa? Lebih dari 60 persen. Thailand berapa? Kalau dengan standar itu kita masih aman," kata Purbaya pada Rabu (18/2/2026).
Purbaya menekankan bahwa penggunaan defisit anggaran merupakan bagian dari strategi untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar tetap bergerak positif. Kebijakan ini diklaim berhasil membalikkan arah ekonomi pada kuartal sebelumnya tanpa melanggar batas defisit 3 persen.
"Strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada, untuk memaksimalkan ekonomi berbalik arah. Itu di triwulanan IV tahun lalu, kan? Dan terbukti, kan, ekonomi berbalik arah, kan? Itu sebetulnya strategi yang amat pintar. Kita enggak lewatin 3 persen," ujar Purbaya.
