Total utang pemerintah Indonesia tercatat mengalami peningkatan signifikan hingga mendekati angka Rp 10.000 triliun pada kuartal pertama tahun 2026. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan pada Kamis (14/5/2026), posisi utang tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan pembiayaan APBN.
Hingga 31 Maret 2026, jumlah utang negara menyentuh angka Rp 9.920,42 triliun, dilansir dari Money. Nilai tersebut menunjukkan kenaikan sebesar Rp 282,52 triliun atau tumbuh 2,9 persen jika disandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2025 yang berada di level Rp 9.637,99 triliun.
Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memberikan pandangannya mengenai kondisi fiskal terkini yang mulai menunjukkan tanda-tanda kerawanan. Meski masih dalam kategori aman, ia menekankan perlunya kewaspadaan ekstra dalam pengelolaan keuangan negara di tengah tantangan penerimaan yang berat.
"Kita berada di borderline, masih aman tetapi berisiko terpeleset jika tidak hati-hati," ujar Wijayanto Samirin, Ekonom Senior Universitas Paramadina.
Penjelasan tersebut merujuk pada keharusan pemerintah menerbitkan surat utang baru guna menutup defisit anggaran, membayar bunga, serta melakukan refinancing utang yang jatuh tempo. Situasi ini dinilai memicu tekanan terhadap porsi pembayaran bunga dalam APBN serta persaingan ketat dalam mencari investor global.
"Negara-negara lain juga menerbitkan surat utang, sementara Indonesia dipandang semakin berisiko," kata Wijayanto Samirin.
Terkait pihak yang akan menanggung pelunasan beban tersebut, ia menyoroti keterlibatan masyarakat secara luas di masa mendatang. Hal ini berkaitan dengan porsi penerimaan negara dari pajak yang akan terserap untuk kewajiban utang.
"Seluruh pembayar pajak, kita dan generasi penerus kita," ujarnya Wijayanto Samirin.
Ia memprediksi tren kenaikan utang masih akan berlanjut dengan kecepatan yang lebih tinggi selama tidak ada transformasi dalam pola pembangunan. Menurut analisanya, pendekatan saat ini justru mempercepat penumpukan beban finansial negara.
"Dengan pendekatan pembangunan seperti ini, utang akan semakin cepat bertambah, dengan kecepatan yang lebih tinggi," kata Wijayanto Samirin.
Kapasitas belanja produktif pemerintah saat ini dinilai mulai tergerus karena sekitar 43 persen dari penerimaan negara sudah dialokasikan untuk membayar cicilan pokok beserta bunga utang. Wijayanto memperingatkan bahwa ruang fiskal akan terus menyempit jika tren ini tidak dihentikan.
"Semakin banyak penerimaan negara yang akan digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang," ujarnya Wijayanto Samirin.
Kekhawatiran muncul karena pemanfaatan dana utang dipandang masih banyak yang bersifat konsumtif. Hal ini dianggap kontraproduktif karena tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas ekonomi nasional untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
"Utang kita banyak digunakan untuk membiayai hal-hal konsumtif yang tidak meningkatkan produktivitas ekonomi, dalam kata lain tidak meningkatkan kapasitas kita dalam membayar utang," katanya Wijayanto Samirin.
Jika pengelolaan fiskal tetap pada pola yang sama, peran APBN dalam mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi diprediksi akan semakin melemah secara bertahap. Dampak jangka panjangnya akan membebani produktivitas generasi selanjutnya.
"APBN semakin tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi," ujar Wijayanto Samirin.
Penutup dari peringatan tersebut menekankan adanya risiko besar bagi masa depan ekonomi nasional jika kapasitas ekonomi tidak segera diperkuat. Generasi mendatang dikhawatirkan hanya akan berfokus pada penyelesaian kewajiban finansial masa lalu.
"Generasi mendatang harus bekerja keras semata-mata untuk membayar utang," kata Wijayanto Samirin.
