Pakar sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menegaskan bahwa kenaikan utang negara bukan disebabkan oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (13/5/2026). Ia menilai pengaitan utang dengan satu program spesifik merupakan bentuk pemahaman mekanisme APBN yang kurang tepat.
Dilansir dari Detik Finance, data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menunjukkan utang pemerintah mencapai Rp 9.920,42 triliun atau 40,75% terhadap PDB per 31 Maret 2026. Komposisi tersebut didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 8.652,89 triliun dan pinjaman senilai Rp 1.267,52 triliun.
Ronny menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran negara saat ini menggunakan sistem pembiayaan terpadu yang mencakup berbagai sektor pembangunan nasional.
"Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi," kata Ronny dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2026).
Penjelasan teknokratis mengenai struktur anggaran Indonesia menunjukkan penggunaan mekanisme pooled financing yang berbeda dengan pemahaman pembiayaan berbasis proyek.
"Karena itu, penyebutan bahwa utang naik akibat MBG merupakan penyederhanaan yang tidak presisi secara akademik. Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara dari jalan tol sampai gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial," ujarnya.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui nutrisi dipandang sebagai fondasi produktivitas jangka panjang untuk mencegah dampak buruk stunting pada kapasitas kognitif generasi mendatang.
"Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang," terangnya.
Sasmita menekankan bahwa kegagalan menjaga kesehatan dan kecerdasan generasi muda justru akan memberikan beban ekonomi yang jauh lebih besar terhadap Produk Domestik Bruto di masa depan.
Selain manfaat kesehatan, program ini diproyeksikan memberikan dampak berganda pada sektor domestik seperti pertanian, UMKM pangan, dan penciptaan lapangan kerja di daerah.
"Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik (domestic demand)," imbuhnya.
Fokus diskusi publik diharapkan beralih pada pengawasan efisiensi pelaksanaan teknis agar program tersebut tepat sasaran dan memberikan hasil maksimal bagi masyarakat.
"Perdebatan yang sehat seharusnya bukan perlukah MBG, tetapi bagaimana memastikan program ini tepat sasaran, efisien dan tidak bocor," pungkasnya.
