Program Pembangunan PBB (UNDP) melaporkan bahwa peningkatan beban utang negara di negara-negara berkembang berdampak buruk pada stabilitas ekonomi perempuan pada Selasa, 12 Mei 2026. Lonjakan pembayaran utang tersebut berisiko menghilangkan puluhan juta lapangan kerja serta memperburuk standar kesehatan bagi kaum perempuan.
Kenaikan biaya utang negara dari tingkat sedang ke tingkat tinggi diprediksi memicu hilangnya 55 juta pekerjaan perempuan dalam jangka pendek. Dilansir dari Lestari, jumlah kerugian lapangan kerja tersebut diperkirakan membengkak hingga 92,5 juta posisi dalam jangka panjang.
Analisis data dari 85 negara berkembang periode 1990 hingga 2022 menunjukkan pendapatan rata-rata perempuan bakal merosot sebesar 17 persen akibat krisis ini. Sebaliknya, pendapatan laki-laki cenderung stabil, sehingga kesenjangan ekonomi antar gender akan semakin melebar secara signifikan.
Laporan berjudul "Who Pays the Price? Gender Inequality and Sovereign Debt" tersebut menyoroti lonjakan utang publik dunia yang mencapai lebih dari 60 persen dalam satu dekade terakhir. Saat ini, lebih dari 3,3 miliar orang menetap di negara-negara dengan biaya cicilan utang yang melebihi anggaran pendidikan maupun kesehatan.
Kondisi ini memaksa pemerintah mengurangi alokasi dana untuk layanan publik, perlindungan sosial, dan kesejahteraan demi memprioritaskan pembayaran utang. Sektor kesehatan menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan potensi kenaikan angka kematian ibu melahirkan hingga 32,5 persen atau setara 67 kematian tambahan per 100.000 kelahiran.
Pakar UNDP mencatat bahwa penyempitan kesenjangan kerja gender sebenarnya mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) secara masif. Potensi kenaikan PDB diperkirakan mencapai 58,2 persen di Timur Tengah dan Afrika Utara, 22,1 persen di Asia Selatan, serta 7,3 persen di Afrika Sub-Sahara.
Namun, harapan hidup masyarakat global diprediksi menurun karena sistem kesehatan kekurangan pendanaan akibat kebijakan penghematan anggaran. Krisis utang ini diperparah oleh tekanan inflasi, konflik, guncangan iklim, hingga tingginya biaya pinjaman dan penurunan bantuan dari luar negeri.
UNDP mendesak pemerintah dan lembaga keuangan internasional untuk mengintegrasikan analisis gender dalam setiap kebijakan pengelolaan utang dan keputusan peminjaman. Investasi pada fasilitas sosial serta layanan umum harus tetap dilindungi guna mengutamakan pembangunan manusia dan kesetaraan gender di tengah krisis ekonomi global.
