Suasana di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, tampak tidak biasa pada Rabu (3/6). Tim dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terpantau tengah melakukan penggeledahan intensif di gedung tersebut sejak dini hari.
Berdasarkan keterangan petugas keamanan di lokasi, personel Kejagung sudah tiba dan memulai penyisiran sekitar pukul 02.00 WIB. Hingga memasuki tengah hari, aktivitas pemeriksaan di dalam kantor masih terus berlanjut.
Dampak Penggeledahan Terhadap Pegawai
Proses hukum yang sedang berlangsung ini membuat aktivitas perkantoran lumpuh total. Seluruh pegawai yang baru tiba diminta untuk tetap berada di luar area gedung demi menjaga sterilisasi lokasi.
Sejumlah karyawan terlihat hanya bisa menunggu di area luar tanpa kepastian kapan bisa kembali bekerja. Pihak keamanan menginstruksikan mereka untuk menanti arahan lebih lanjut dari pimpinan atau otoritas terkait.
Kaitan dengan Pencopotan Jabatan
Langkah penggeledahan ini memicu sorotan publik karena dilakukan hanya berselang satu hari setelah perombakan besar-besaran di tubuh lembaga tersebut. Presiden Prabowo Subianto baru saja mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN.
Tak hanya pimpinan utama, dua wakilnya yakni Sonny Sonjaya dan Lodewyk Pusung juga turut diberhentikan dari jabatannya. Berikut adalah rincian pejabat yang baru saja dibebastugaskan dari Badan Gizi Nasional:
Daftar pejabat Badan Gizi Nasional yang dicopot oleh Presiden:- Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana
- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional: Lodewyk Pusung
- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional: Sonny Sonjaya
Pencopotan ketiga tokoh penting tersebut kini dikaitkan dengan isu hukum yang tengah ditangani oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung.
Dugaan Praktik Jual Beli Layanan
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan tanggapan terkait isu yang menyebut adanya dugaan jual beli Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Menurutnya, pemerintah saat ini tengah melakukan audit internal secara menyeluruh.
Prasetyo menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin yang dilakukan pemerintah. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap lembaga menjalankan fungsinya sesuai standar dan transparansi yang berlaku.
Konfirmasi Resmi dari Kejaksaan Agung
Pihak Kejaksaan Agung secara resmi telah membenarkan adanya tindakan penggeledahan tersebut. Informasi ini disampaikan langsung oleh Mochamad Jeffry selaku Plh. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung.
Melalui pesan tertulis, Jeffry menyatakan bahwa tim penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sedang bekerja di lapangan. Namun, detail mengenai kasus yang sedang didalami belum diungkap secara rinci kepada publik.
