Uni Eropa tengah menyiapkan regulasi baru mengenai sistem satu tiket kereta api antarnegara demi menyederhanakan perjalanan lintas perbatasan yang selama ini dinilai rumit oleh para pelaku perjalanan, dilansir dari Detik Travel pada Selasa (19/5/2026).
Langkah penataan ini diambil karena perjalanan lintas negara di Eropa saat ini mewajibkan penumpang melakukan beberapa pemesanan terpisah yang berisiko tinggi memicu kehilangan kereta lanjutan.
Ketua Uni Eropa, Ursula von der Leyen sempat membagikan keresahan tersebut di media sosial.
"Dari Berlin ke Barcelona dengan kereta api. Saat ini, perjalanan lintas negara memerlukan beberapa pemesanan dan berisiko jika Anda ketinggalan kereta lanjutan. Mari kita ubah hal itu," tulis der Leyen, dilansir dari AFP, Selasa (19/5/2026).
Kebijakan baru ini nantinya mewajibkan perusahaan kereta api yang menguasai minimal 50 persen pasar domestik untuk menjual tiket milik pesaing di situs resmi mereka. Operator juga harus membagi data jadwal serta tarif kepada platform daring agar konsumen bisa bertransaksi dalam satu waktu.
Melalui standardisasi ini, Uni Eropa berupaya menekan emisi karbon dari sektor penerbangan sipil yang menyumbang hampir 12 persen emisi pada 2022, sementara sektor kereta api hanya menyumbang 0,3 persen. Data Uni Eropa menunjukkan terdapat 400 juta penumpang pesawat antarnegara pada 2024, berbanding terbalik dengan pengguna kereta lintas negara yang hanya 150 juta orang.
Rencana ini mendapat penolakan keras dari asosiasi operator kereta Eropa (Community of European Railways atau CER). Ketua CER, Alberto Mazzola menilai aturan ini sebagai intervensi regulasi yang tidak adil.
"Saya tidak mengetahui adanya kasus ketika seseorang diwajibkan untuk menjual produk pesaingnya. Bayangkan jika Lufthansa diwajibkan untuk menjual tiket penerbangan Ryanair," ucap Mazzola.
Menurut Mazzola, kebijakan tersebut bakal merugikan investasi platform mandiri serta lebih menguntungkan perusahaan raksasa pemesanan daring asal Amerika Serikat. Penumpang lintas negara sejauh ini hanya mencakup tujuh persen dari total perjalanan kereta, sehingga ia memandang masalah utama terletak pada keterbatasan infrastruktur dan bukan persoalan tiket.
Namun, dukungan datang dari Parlemen Eropa. Anggota parlemen Jan-Christoph Oetjen menilai persaingan ini akan menguntungkan penumpang.
"Dengan meningkatnya persaingan di sektor perkeretaapian, para penumpang akan mendapatkan manfaat berupa layanan yang lebih baik dan tarif yang lebih murah," ucap Oetjen.
Sementara itu, Kepala Transportasi Uni Eropa, Apostolos Tzitzikostas berharap aturan ini bisa menaikkan jumlah penumpang sebesar lima persen. Kebijakan yang ditargetkan berlaku dalam dua tahun ke depan ini juga akan berdampak pada negara non-Uni Eropa seperti Norwegia dan Swiss.
Bersamaan dengan skema tiket tersebut, Uni Eropa memperbarui aturan perlindungan hak penumpang yang mengalami keterlambatan. Perusahaan kereta yang memicu keterlambatan wajib bertanggung jawab penuh untuk mengatur ulang rute, mengembalikan uang tiket, memberikan kompensasi naik kereta berikutnya, serta menyediakan makanan dan penginapan gratis jika penumpang terpaksa menginap.
