Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman inflasi dan krisis global pada Senin (20/4/2026). Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh guna melindungi ekonomi masyarakat bawah.
Sebagaimana dilansir dari Nasional, kerentanan ekonomi masyarakat terhadap biaya hidup menjadi perhatian utama pemerintah pusat. Lonjakan harga komoditas pokok dinilai sebagai ancaman nyata bagi stabilitas sosial di tingkat daerah apabila tidak dikelola dengan manajemen yang tepat.
"Lebih dari 60 persen masyarakat kita itu peduli pada biaya hidup, terutama makanan. Ini tidak bisa ditunda," tegas Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Mantan Kapolri tersebut menjelaskan bahwa persoalan inflasi saat ini telah bergeser dari isu makro menjadi masalah konkret di tengah masyarakat. Kenaikan harga pada sektor pangan, logistik, dan energi berisiko memicu konflik sosial yang lebih luas jika dibiarkan tanpa kendali.
"Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan, fasilitas publik rusak. Membangunnya lama, merusaknya sebentar," ujar Tito.
Kondisi geopolitik internasional, termasuk konflik di Timur Tengah dan perselisihan antara Rusia serta Ukraina, turut memberikan tekanan pada harga energi dunia. Mendagri memaparkan bahwa kenaikan harga minyak global memiliki dampak berantai terhadap distribusi barang dan biaya transportasi nasional.
"Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak," kata Tito.
Pemerintah daerah diminta untuk mengoptimalkan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan memantau data Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala. Fokus utama pengendalian diarahkan pada aspek kelancaran distribusi serta kecukupan pasokan barang di pasar.
Tito mencontohkan adanya lonjakan harga cabai di Aceh yang tidak hanya disebabkan oleh masalah produksi, melainkan hambatan pada jalur distribusi. Ia mendorong wilayah perkotaan untuk mulai menerapkan strategi ketahanan pangan mandiri untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Langkah strategis seperti pemanfaatan lahan sempit dan sistem hidroponik dinilai sebagai solusi adaptif pasca pandemi Covid-19. Inisiatif tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus menjadi sarana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat perkotaan.
