TINGGINYA biaya logistik nasional kembali menjadi sorotan di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi sepanjang tahun ini. Persoalan tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan beban operasional dunia usaha, tetapi juga menekan daya saing produk ekspor Indonesia dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai tingginya biaya logistik tidak bisa semata-mata dibebankan kepada sektor transportasi dan logistik.
Menurutnya, persoalan tersebut merupakan dampak dari masalah struktural yang lebih luas, mulai dari ketimpangan pembangunan ekonomi, konektivitas antardaerah, hingga tata kelola regulasi yang belum sepenuhnya efisien.
ÔÇ£Biaya logistik yang tinggi justru merupakan dampak dari persoalan struktural. Kuncinya adalah membangun struktur ekonomi yang lebih seimbang melalui industrialisasi, hilirisasi, dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, bukan hanya terbatas membangun infrastruktur fisik,ÔÇØ ucap Yukki dalam keterangannya, Senin (18/5).
Ia menjelaskan aktivitas ekonomi nasional saat ini masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama Pulau Jawa. Padahal, berbagai sektor potensial seperti pertambangan, perikanan, dan perkebunan justru banyak berada di luar Jawa.
Kondisi tersebut memicu ketidakseimbangan arus perdagangan dan distribusi barang yang berujung pada meningkatnya biaya logistik. Banyak armada transportasi seperti truk, kapal, maupun kontainer harus kembali tanpa muatan atau empty backhaul, sehingga biaya distribusi menjadi tidak efisien.
Selain itu, Yukki juga menyoroti struktur perdagangan Indonesia yang masih didominasi impor dengan skema Cost, Insurance & Freight (CIF) serta ekspor Free on Board (FOB). Skema tersebut menyebabkan sebagian nilai tambah sektor logistik, pelayaran, dan asuransi justru lebih banyak dinikmati pihak luar negeri.
ÔÇ£Indonesia sering kali hanya menjadi pemasok komoditas dan produk manufaktur tanpa menguasai rantai nilai logistik dan perdagangan internasional,ÔÇØ katanya.
Karena itu, penguatan ekosistem logistik nasional dinilai perlu dilakukan melalui percepatan re-industrialisasi dan hilirisasi pada berbagai sektor unggulan.
Yukki menilai hilirisasi di sektor mineral dan energi, pertanian, perikanan, serta perkebunan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Dengan meningkatnya aktivitas industri di daerah penghasil komoditas, keseimbangan arus barang dinilai akan terbentuk secara lebih alami.
ÔÇ£Ketika daerah penghasil komoditas mulai memproduksi barang bernilai tambah, maka akan tercipta arus perdagangan dua arah yang lebih seimbang. Kondisi ini meningkatkan utilisasi kapal, truk, dan kontainer,ÔÇØ jelasnya.
Ia menegaskan tanpa percepatan re-industrialisasi dan hilirisasi, persoalan ketimpangan logistik berpotensi terus berulang karena aktivitas ekonomi bernilai tambah masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.
ÔÇ£Tanpa re-industrialisasi dan hilirisasi, Indonesia akan terus menghadapi ketimpangan logistik tanpa aktivitas manufaktur yang bernilai tambah,ÔÇØ pungkasnya. (E-4)
- Dampak Konflik Timur Tengah ke Harga Rumah Hanya 3,5 Persen 06/3/2026 00:20 REI menilai dampak konflik Timur Tengah terhadap harga rumah di Indonesia relatif terbatas. Kenaikan biaya logistik diperkirakan hanya mendorong harga rumah sekitar 3,5%.
- Ongkos Logistik Naik, Banjir Pukul Dunia Usaha 20/1/2026 00:44 Dengan margin yang sudah tipis, kenaikan biaya logistik berpotensi memaksa pengusaha kecil menaikkan harga jual agar tetap bertahan.
- Perkuat Operasional dan Layanan untuk Dukung Konektivitas Logistik Nasional 19/1/2026 21:39 Selain digitalisasi, IPC TPK mulai merancang konsep Hub & Spoke pada terminal-terminal yang dikelola.
- Perlu Gebrakan Atasi Biaya Logistik Tinggi 27/11/2025 02:15 Biaya logistik Indonesia sangat tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.
- Menko AHY: Negara Maritim tapi Logistiknya Terjebak di Jalan Raya 12/11/2025 17:15 Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti paradoks sistem logistik nasional yang masih didominasi transportasi darat hingga 91%
